BI Dorong Nilai Tambah Perekonomian NTB dari Sektor Industri

Prijono (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Perkembangan ekonomi Provinsi NTB dalam kurun waktu 15 tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan struktur. Dominasi perekonomian NTB cenderung terdapat pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, pertambangan, serta perdagangan. Perekonomian NTB sendiri belum banyak bergantung pada sektor industri pengolahan, dimana pangsa sektor ini hanya sebesar 3 – 4 persen terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir.

Berbeda dengan kondisi nasional, dimana sektor industri menjadi salah satu penopang utama perekonomian dengan kontribusinya yang mencapai 20 persen. Perbedaan potensi disertai dengan perbedaan arah kebijakan pemerintah, merupakan faktor yang menyebabkan karakteristik perekonomian daerah menjadi beragam.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Prijono mengatakan, kebijakan pengembangan ekonomi NTB sendiri lebih terfokus pada sektor pertanian dan pariwisata, karena memang didukung oleh potensi ekonomi yang sangat tinggi pada kedua sektor tersebut.

“Potensi ekonomi lain yang dapat dikembangkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah sektor ekonomi NTB, yaitu sektor industri,” kata Prijono, Rabu kemarin (7/12).

Pada lingkup nasional, lanjut Prijono, sektor industri sendiri diharapkan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia untuk meningkatkan daya saing di kancah global. Berbagai kajian dan riset menunjukan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan reformasi struktural yang berbasis inovasi dan industri manufaktur.

Pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan (sustainable) tersebut pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hingga mencapai kategori high income country, dan menghindari fenomena middle income trap.

Prijono mengatakan, jika melihat fenomena tersebut, posisi Provinsi NTB dalam mendukung perkembangan industri nasional menjadi hal yang strategis untuk dikaji. Sejauh ini peran Provinsi NTB terhadap perekonomian nasional lebih terfokus pada aspek ketahanan pangan sebagai salah satu provinsi lumbung pangan, dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

“Peran industri di Provinsi NTB belum signifikan baik terhadap perekonomian NTB sendiri maupun  perekonomian nasional,” terang Prijono.

Menurut Prijono, sebagian besar jenis usaha di NTB merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu jumlah industri sedang dan besar masih sangat sedikit yakni hanya 137 unit. Secara umum industri di NTB bergerak pada subsektor makanan dan minuman sebesar 49 persen dan pengolahan tembakau sebesar 28 persen. Meskipun kontribusinya masih rendah terhadap PDRB NTB, sektor industri ternyata memiliki derajat keterkaitan yang cukup erat terhadap sektor ekonomi lain.

Berdasarkan analisa, sambung Prijono, beberapa sektor industri memiliki keterkaitan backward linkage yang cukup tinggi, yang artinya apabila sektor industri tersebut bergerak maka cukup banyak sektor ekonomi lain yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan produksi industri tersebut.

BACA JUGA :  NU NTB Desak Polisi Tahan Ahok

Sektor industri makanan dan minuman bahkan juga memiliki keterkaitan forward linkage yang tinggi. Artinya apabila sektor industri tersebut bergerak maka output dari industri tersebut cukup banyak dibutuhkan untuk menggerakan sektor ekonomi lain.

Ruang untuk pengembangan industri di Provinsi NTB masih terbuka dengan memaksimalkan potensi yang ada, yaitu potensi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Peran industri mengarah pada bagaimana menciptakan nilai tambah yang lebih besar, dengan melakukan proses olahan barang mentah sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi.

Provinsi NTB memiliki beberapa komoditas unggulan seperti sapi, jagung, kedelai, dan ikan. Namun masih banyak dijual mentah atau tidak diolah. Apabila komoditas tersebut diberikan proses olahan lanjutan, maka produk turunan yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

Prijono mengakui jika Provinsi NTB maish memiliki kendala dalam pengembangan industri, salah satunya terletak pada efisiensi industri yang masih perlu ditingkatkan. Rasio efisiensi industri di NTB masih tergolong cukup rendah dibandingkan dengan provinsi yang lebih maju, termasuk dengan provinsi tetangga, yaitu Bali.

“Untuk mendukung peningkatan efisiensi dan pengembangan industri ke depan, diperlukan upaya yang konsisten khususnya pada beberapa aspek pendukungnya,” jelas Prijono.

Salah satu dukungan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah, dukungan Infrastruktur Teknologi. Penggunaan teknologi secara tepat mampu meningkatkan produktivitas hasil produksi, serta mendorong efisensi penggunaan bahan baku secara lebih optimal. Dukungan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) selain pada aspek hard infrastructure, dukungan pada soft infrastructure seperti kualitas SDM menjadi hal yang penting.

Selain itu, kondisi ketenagakerjaan di NTB yang masih didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Hal ini perlu mendapat perhatian agar tenaga kerja di Provinsi NTB mampu bersaing. Dukungan promosi untuk perluasan pasar peningkatan akses pasar dibutuhkan mengingat jumlah penduduk di Provinsi NTB yang tidak banyak baru sekitar  4,8 juta jiwa. Dengan terbatasnya pasar tersebut diperlukan upaya untuk memperluas akses ke luar daerah, sehingga produksi yang dihasilkan dapat diserap.

Yang tak kalah pentingnya lagi adalah dukungan regulasi pemerintah dan peran pemerintah menjadi sangat penting pada aspek regulasi, khususnya dalam hal mempermudah izin berusaha agar menarik minat investor untuk menanamkan modal di Provinsi NTB.

Penerapan sistem perizinan online yang saat ini belum merata di seluruh Kab/Kota perlu ditingkatkan kedepannya. “Regulasi dibutuhkan agar pengembangan industri dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup,” tutupnya. (luk)