MATARAM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB H Lalu Gita Aryadi, Selasa (15/12).
H Lalu Gita Aryadi mengatakan, bahwa risiko penyebaran Covid-19 masih perlu diwaspadai. Sampai dengan 14 Desember 2020 tercatat terdapat 5.102 kasus positif Covid-19 di NTB dengan dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima masih berada di zona merah.
“Kunci utama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah dengan disiplin penerapan protokol kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Gita Ariadi.
Gita mengemukakan pandemi Covid -19 yang turut memberikan dampak penurunan kondisi perekonomian di tahun 2020. Namun demikian, terdapat optimisme bahwa perekonomian pada tahun 2021 akan mengalami rebound. Sejalan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi tersebut, Gita meminta agar potensi peningkatan tekanan inflasi dapat diantisipasi terutama pada event-event hari besar keagamaan serta persiapan penyelenggaraan event Moto GP Mandalika di tahun 2021.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Heru Saptaji, menyampaikan perkembangan perekonomian NTB di sepanjang tahun 2020 serta tantangan pengendalian inflasi pada tahun 2021. Secara tahunan perekonomian NTB membaik tercermin dari berkurangnya kontraksi pertumbuhan dari sebelumnya sebesar -1,40% (yoy) di triwulan II-2020, menjadi -1,11% pada triwulan III-2020.
“Secara triwulanan, perekonomian NTB tumbuh positif dari 0,48% menjadi 3,01% di triwulan III-2020,” sebut Heru.
Dikatakan Heru, inflasi NTB pada November 2020 masih dalam koridor yang baik yakni sebesar 0,51% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional 1,50% (yoy) dan lebih rendah dibanding inflasi NTB pada November 2019 sebesar 1,74% (yoy). Inflasi yang terjaga terutama bersumber dari menurunnya permintaan bahan makanan serta tarif angkutan penumpang akibat pembatasan mobilisasi masyarakat di masa pandemi.
Di tengah menurunnya permintaan bahan makanan, kelompok volatile food menunjukkan ketidakstabilan harga. Sampai dengan November 2020, kelompok volatile food yang paling sering menjadi penyumbang inflasi pada tahun 2020 di antaranya bawang merah, minyak goreng, beras, jeruk, dan jagung manis.
Sementara itu, dilihat secara historis dari tahun 2016 sampai dengan November 2020, komoditas beras menjadi penyumbang inflasi volatile food utama, diikuti oleh daging ayam ras, bawang putih, cabai merah, telur ayam ras. Untuk menanggapi ketidakstabilan harga, berbagai upaya pengendalian inflasi dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif) telah dilakukan oleh TPID NTB di sepanjang tahun 2020.
Dalam menjaga ketersediaan pasokan di masa pandemi, terdapat program JPS Gemilang pemberian paket bantuan berupa beras dan komoditi kebutuhan pokok lainnya yang memberdayakan 4.673 UKM/IKM dan kelompok usaha kecil di NTB (Pemprov), program Intensifikasi Sapi Potong dan Kampung Unggas Terpadu (Dinas Peternakan), Samsat Perizinan Kapal Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan), serta Optimalisasi Teknologi Pertanian yang didukung oleh Bank Indonesia melalui klaster binaannya seperti teknologi double chromosome untuk peningkatan produktifitas bawang putih dan teknologi plasma ozon untuk memperpanjang masa simpan bawang merah.
Untuk menjamin kelancaran distribusi, pengawasan dan sidak jalur lalu lintas logistik rutin dilakukan oleh anggota TPID dan Satgas Pangan baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID telah membentuk berbagai wadah seperti Gelar Pangan Murah (Dinas Ketahanan Pangan) dan Operasi Pasar (Dinas Perdagangan). Dalam upaya pengendalian harga, komunikasi yang efektif juga sudah dilakukan oleh TPID di antaranya Kajian Online Ramadhan bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan tokoh agama setempat, Kerjasama Antar Daerah antara TPID Lombok Barat dan TPID Kabupaten Bangli, Provinsi Bali serta rapat koordinasi dan juga high level meeting.
Heru menyebut bahwa tantangan pengendalian inflasi di tahun 2021 di antaranya peningkatan permintaan sejalan dengan recovery ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 3,8% -4,2% (yoy) pada tahun 2021, tantangan kesinambungan pasokan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu, serta tendensi perdagangan bahan pangan keluar Provinsi NTB.
Secara khusus, untuk kelompok volatile food juga perlu diperhatikan mengingat fluktuasi harga yang cukup tinggi dari kelompok ini. Pada saat panen raya, harga cenderung jatuh karena pasokan melimpah, namun pada saat off-season (tidak musim) pasokan cenderung langka sehingga harga melambung. Tantangan pasokan pada tahun 2021 juga semakin meningkat dengan adanya risiko La Nina kuat di sepanjang triwulan I-2021.
Lebih lanjut, Heru mengemukakan beberapa strategi yang dapat diupayakan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB untuk menghadapi tantangan-tantangan pengendalian inflasi di tahun 2021. Untuk mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan pasokan komoditas-komoditas bahan makanan utama, masing-masing daerah dapat menyusun Kalender Produksi yang memuat informasi mengenai estimasi produksi dan/atau ketersediaan pasokan, serta jadwal tanam.
Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan TPID secara multisektoral serta mengantisipasi potensi kenaikan harga di tingkat distributor dan pedagang di tengah intensifikasi pelaksanaan event-event di masa pemulihan ekonomi, perlu disusun Roadmap Pengendalian Inflasi TPID Provinsi NTB yang sesuai dengan Roadmap Pengendalian Inflasi TPIN.
“Roadmap ini yang nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan TPID untuk optimalisasi pengendalian inflasi ke depannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi NTB M Saphoan mengatakan . Pada November 2020, inflasi Provinsi NTB tercatat sebesar 0,03% (mtm) atau 0,17% (ytd). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga subsektor hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, dan tomat. Secara umum permintaan komoditas dominan penyumbang inflasi di Provinsi NTB masih sering dipengaruhi oleh faktor musim serta penyelenggaraan event-event besar.
Selanjutnya, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Lombok Barat (BMKG) menyampaikan bahwa Provinsi NTB telah memasuki awal musim penghujan pada bulan November dan Desember 2020. Puncak musim penghujan diperkirakan akan jatuh di periode Januari-Maret 2021 sejalan dengan prediksi akan adanya pengaruh La Nina kuat di periode tersebut. Pengaruh La Nina diperkirakan akan mulai melemah pada periode April-Mei 2021.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan PSBI Pendidikan oleh Sekda NTB H Lalu Gita Aryadidan Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji, kepada 15 sekolah dan universitas di NTB, yaitu MI Nurul Islam, MI Al Mujahidin, SDN 13 Ampenan, MI Nurul Jannah, MTS Nurul Islam, SMPN 15 Mataram, MTS Selaparang Putra, SMKN 1 Sekotong, SMAN 5 Mataram, SMAN 7 Mataram, MAN 1 Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Mandalika Mataram, Universitas NW Mataram, dan IAIH NW Mataram. (luk)
