MATARAM – Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB sepanjang Maret 2017 hingga September 2017 terjadi penurunan sebesar 1,02 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di NTB turun dari 793.078 orang atau 16.07 persen di bulan Maret 2017 menjadi 748.012 orang atau 15,05 persen di bulan September 2017.
“Penduduk miskin NTB pada periode Maret – September 2017 berkurang 45.066 orang atau 1,02 persen,” kata Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih, Selasa kemarin (2/1).
Penurunan jumlah penduduk di Provinsi NTB ini berada di peringkat kedua secara nasional. Menurut Endang, penurunan jumlah penduduk miskin ini perlu dipertahankan dan terus digenjot menjadi lebih baik. Salah satunya dengan mempercepat penyaluran beras sejahtera (rastra) tepat waktu kepada rumah tangga sasaran penerimaan manfaat (RTSPM). Lalu memberikan jatah penerima sesuai ketentuan aturan yakni 15 kg/kepala keluarga (KK). Pasalnya, hasil survei dan penelitian di lapangan, pembagian rastra justru hanya 4,4 kg masing-masing KK. Sehingga program pengentasan kemiskinan sulit tercapai. Sementara penyumbang terbesar agka kemiskinan di NTB bahkan secara nasional adalah masalah pangan.
Selain itu, pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) teknis juga perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan apakah membayar upah karyawannya sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika perusahaan menggaji karyawannya jauh dibawah ketetapan UMP, maka masyarakat miskin tidak akan bisa mencukupi biaya hidup yang kecendrungan terus merangkak naik khususnya harga bahan pokok.Endang tidak menampik jika masih ada perusahaan yang menggaji karyawannya tidak sesuai UMP. Bahkan jauh dibawah UMP masih ada terjadi. Oleh sebab itu, peran dari OPD teknis terkait untuk mengawasi dan memberikan penindakan.
Dijelaskan Endang, penyebab dominan penduduk miskin di NTB adalah produk pangan dan bahan konsumsi seperti beras, rokok, daging sapi dan telur ayam. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2017, sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,44 persen untuk perkotaan dan 75,73 persen untuk perdesaan.
Ending menyebut, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 18,49 ribu orang dari 387.004 orang pada Maret 2017 menjadi 368.055 orang pada September 2017. Di daerah perdesaan penduduk miskin juga berkurang sebanyak 27.016 orang dari 406.073 orang pada Maret 2017 menjadi 379.057 ribu orang pada September 2017.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 17,53 persen, turun menjadi 16,23 persen pada September 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,89 persen pada Maret 2017 menjadi 14,06 persen pada September 2017.
Sementara itu, pada periode Maret 2017 – September 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 3,590 pada Maret 2017 menjadi 3,001 pada September 2017. Untuk perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 2,758 pada Maret 2017 menjadi 2,316 pada September 2017.
Endang menambahkan, ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks keparahan kemiskinan menurun dari 1,060 pada Maret 2017 menjadi 0,762 pada September 2017. Untuk perdesaan, indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,679 pada Maret 2017 menjadi 0,522 pada September 2017. “Dengan menurunnya indeks keparahan kemiskinan, berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang,” imbuhnya.(luk)
