MATARAM– Dinas Perhubungan Kota Mataram menyatakan serius memberantas praktek pungutan liar (Pungli).
Kemarin, Kepala Dinas Perhubungan H. Khalid melakukan Sidak di kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Ini untuk memastikan bahwa di kantor UPTD ini tidak ada praktek Pungli.
Sidak ia lakukan menyusul adanya informasi bahwa ada dugaan Pungli di kantor pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini. “ Tadi saya sudah tanyakan langsung kepada masyarakat yang mengurus izin. Katanya mereka tidak ada membayar biaya di luar standar biaya yang sudah ditetapkan,” kata H. Khalid.
Kadis bersama sekretarisnya melihat langsung proses pelayanan dan sempat ngobrol dengan warga yang tengah mengurus izin. Ia kemudian menjamin tidak ada praktek Pungli di UPTD ini. Semua pelayanan berjalan sesuai dengan SOP.
[postingan number=3 tag=”pungli”]
Khalid juga memeriksa laci yang ada di loket pelayanan dengan maksud siapa tahu ada uang yang disimpan dalam laci dari hasil Pungli. Pihaknya tidak menampik UPTD ini menjadi sarang atau target empuk pelaku Pungli. Karena itu begitu ada informasi yang masuk, ia turun bergerak. Kadis juga meminta keterangan juru penguji utama. Menurutnya kunci utama pemeriksaan kendaraan itu ada di penguji utama.” Kalau di penguji utamanya jebol, yang lain jebol juga,” jelasnya.
Soal informasi yang masuk, Khalid mengatakan mungkin yang dimaksud adalah jasa calo. Warga menggunakan jasa orang lain untuk mengurus keperluannya dengan imbalan uang. Yang ini tentu bukan Pungli. “ Mungkin maksudnya pemohon mengurus keperluannya pakai jasa orang lain,” ungkapnya.
Pelaksana Tugas Kepala UPTD PKB H. Zaeludin mengatakan, selama ini pelayanan dilakukan sesuai SOP. Biaya yang diberlakukan juga sudah tertempel di depan loket.”Semua sudah berjalan sesuai SOP,” katanya.
Setiap hari di UPTD ini melayani antara 40 sampai 50 unit kendaraan mulai dari uji emisi, Kir dan pengujian lainnya. Besaran retribusi PKB yang ada di UPTD ini termasuk retribusi yang paling murah jika dibandingkan dengan daerah lain.” Kita yang paling murah biaya pemeriksaannya dibandingkan dengan daerah lain,” tegasnya.(ami)
