Berangkat Ilegal, Sampai di Arab Saudi TKW asal KLU Ini Disiksa

TERIMA: Mantan PMI Emawati saat akan memasuki ruangan Penjabat Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Jumat (27/5). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyambut kepulangan mantan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal, Jumat (27/5).

Mantan PMI tersebut adalah Emawati warga Selengen, Kecamatan Kayangan. Kepulangannya disambut Penjabat Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja (DPMP2T dan Naker) Dende Dewi di ruang kerja Penjabat Sekda.

Pada kesempatan tersebut, Anding sempat mengobrol menanyakan  apa saya yang telah dialami Emawati. Lalu, Emawati menceritakan bahwa ia awalnya ditawarkan kerja ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga dengan gaji besar oleh seorang calo bernama Sabirin yang juga merupakan warga KLU. Saat akan berangkat juga diberikan uang jalan Rp 4 juta. Emawati yang kebetulan terdesak kebutuhan ekonomi pun tanpa pikir panjang mengiyakan tawaran Sabirin. Ia berharap dengan pergi kerja ke Arab Saudi bakal mengubah nasibnya.

Setelah mengurus segala persyaratan, Emawati kemudian diberangkatkan oleh Sabirin pada 17 April lalu melalui oknum yang ada di Jakarta. Visa atau izin tinggal yang digunakan adalah visa umrah. Saat diberangkatkan, Emawati mengaku tidak sendirian tetapi banyak juga dari berbagai daerah di Indonesia, dan sebagian dari KLU. “Ada dari Tanjung, Pemenang dan ada adik misan saya sendiri dari Kayangan,” akunya.

BACA JUGA :  Bupati Kukuhkan 10 Penjabat Desa Persiapan

Setelah sampai di Arab Saudi ternyata nasib Emawati tidak jelas. Oleh majikan tempatnya bekerja diperlakukan secara tidak manusiawi. Untuk makan saja hanya diberikan sekali sehari. Untuk gaji juga tidak diberikan. “Kita diperlakukan secara semena-mena. Ada yang disiksa, diperkosa hingga ada teman saya dibunuh dari Jawa Tengah. Saya gak tau bagaimana nasib mayatnya,” akunya.

Setelah hampir sebulan bekerja, Emawati dikeluarkan oleh majikannya dengan dalih izin tinggalnya habis dan tidak sesuai dengan aturan Pemerintah Arab Saudi. Setelah dikeluarkan tersebut, ia pun tidak tahu harus ke mana. Ia kemudian meminta pertolongan Pemerintah Republik Indonesia melalui sebuah video.

Video tersebut dikirim ke salah seorang Anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang dikenalnya dan kemudian diteruskan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi. “Videonya kan viral sehingga langsung akhirnya dicari dan dibantu pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Sementara untuk rekannya yang lain, Emawati mengaku masih di Arab Saudi dan ia tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. “Semoga saja dibantu pemerintah nanti,” harapnya.

Mendengar pengakuan dari Emawati, Penjabat Sekda KLU berpesan agar kejadian yang dialaminya tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ke depannya Emawati jangan terlalu mudah percaya bila ada yang ingin memberangkatkan ke luar negeri secara non-prosedural dengan janji akan diberikan gaji besar.

BACA JUGA :  Pemkab KLU Kucur Anggaran Entaskan Kekeringan

“Saya minta sampaikan informasi tersebut kepada masyarakat apa adanya biar masyarakat tahu dan bisa mengambil pelajaran,” ujarnya.

Ia pun menyarankan Emawati melaporkan pihak yang memberangkatkannya ke Arab Saudi ke pihak Kepolisian. “Kita berharap pelakunya diusut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMP2T dan Naker KLU Dende Dewi menambahkan bahwa pihaknya bersyukur Emawati bisa pulang ke rumahnya.

Proses pemulangannya cukup panjang, dan ada banyak pihak terlibat. Di antaranya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah NTB dan KJRI. “Alhamdulillah pemulangannya tidak ada kendala,” ujarnya.

Terkait masih adanya warga KLU yang mengalami hal serupa dan masih di Arab Saudi, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan Emawati itu. “Kita akan telusuri karena kita tentunya harus mengetahui secara pasti  kejelasan datanya dan dokumennya jika memang mereka betul adalah warga kita,” ujarnya.

Sementara untuk sponsor yang memberangkatkan Emawati, pihaknya mendorong agar kasus ini dilaporkan ke Polda NTB agar diusut tuntas. “Kami sudah arahkan pihak keluarga agar melaporkan sponsor tersebut. Sponsor ini ternyata menggandeng perusahaan yang ada di luar NTB dan itu unprocedural. Jadi kita berharap ini bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. (der)