Bentuk Badan Khusus Pengatur untuk Genjot Transmisi Listrik

JAKARTA—Beban PLN untuk mengaliri listrik di seluruh Indonesia sangat berat. Oleh sebab itu, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) mengusulkan agar ada penggunaan jaringan transmisi PLN melalui independent power producer (IPP).

MKI meyakini melalui transmisi open access maka hal itu akan bisa membawa dampak positif terhadap kelistrikan nasional. Menurut Sekretaris Jenderal MKI Heru Dewanto, pola yang juga dikenal dengan istilah power wheeling itu bisa mengoptimalkan jaringan transmisi.

Mudahnya, untuk memaksimalkan jaringan transmisi dan distribusi PLN yang saat ini dirasa belum 100 persen. ’’Power wheeling membantu PLN untuk mengoptimalkan jaringannya,’’ ujarnya, Senin (31/10).

Ia menyebut beban PLN untuk mengaliri listrik bisa berkurang jika open access transmisi diterapkan. Sebab, saat ini transmisi yang ada umumnya masih dipegang oleh BUMN listrik. Kalau power wheeling dijalankan, PLN bisa semakin berkonsentrasi melistriki daerah yang masih gelap gulita.

Meski demikian, dia sepakat bahwa penguasaan transmisi masih harus dipegang negara melalui PLN. Oleh sebab itu, pembukaan akses membutuhkan badan atau lembaga pengatur transmisi dari pemerintah di luar PLN.

Dengan demikian, katanya, hal itu bisa menjamin kesetaraan bisnis. ’’Di beberapa negara, open access sudah jamak dilakukan,’’ sebutnya.

Pola itu biasa dilakukan karena mereka sudah mengenal prinsip multi seller dan multi buyer. Secara bisnis, kata Heru, konsep atau ide itu bagus.

’’Kalau ada kompetisi, nilai postifinya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Ujung-ujungnya, harga listrik bisa lebih kompetitif,’’ tandasnya.

Bagaimana cara memulainya? Heru membeber  beberapa tahap. Untuk awal, bisa dengan menumbuhkembangkan sistem power wheeling yang ada saat ini. Supaya bisa diterapkan dengan baik dulu di Indonesia. Jika manfaatnya mulai terasa, baru dibuat pengaturan yang membuat lebih kompetitif.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Serfvices Reform (IESR) Fabby Tumiwa menambahkan, power wheeling sama seperti penggunaan jalan tol atau pipa gas. Pemilik fasilitas menyewakan infrastruktur miliknya, untuk dipergunakan pihak lain. Sedangkan pihak pengguna, membayar biaya sewa sesuai kesepakatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, lantaran saat ini hanya PLN yang memiliki transmisi, penerapan power wheeling berarti memanfaatkan jaringan PLN oleh pihak lain. Nantinya, IPP bisa menjual listrik ke perusahaan selain PLN yang selama ini menjadi off taker.

’’PLN tidak boleh menolak dengan alasan apa pun, termasuk kapasitas jaringan sudah terpenuhi. Butuh perencanaan matang supaya tidak ada penolakan,” terangnya. Untuk pengelola transmisi, bisa melihat yang ada di luar negeri lewat Independent Transmition Organisation. (dim)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid