Bendahara dan Kaur Desa Banjar Sari Diperiksa Kejaksaan

DIPERIKSA: Penyidik Kejari Lotim saat memeriksa aparat Desa Banjar sari terkait dengan kasus dugaan penggelapan BLT untuk warga terdampak Covid-19 tahun 2020. (Ist for Radar Lombok)

SELONG – Kasus dugaan penggelapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terkena  dampak Covid-19 oleh mantan Kades Banjar Sari Kecamatan Labuhan Haji tahun 2020 lalu mulai didalami Kejaksaan  Negeri (Kejari)  Lombok Timur. Proses  penanganan kasus ini dimulai dengan pemeriksaaan sejumlah saksi dari unsur pemerintah desa.

Jumat (23/4), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Mereka adalah bendahara desa, H, dan Kaur Keuangan, NH. Pemeriksaan keduanya ini terkait dengan proses pencairan BLT yang telah diserahkan ke mantan Kades dengan nilai ratusan juta rupiah. Tapi nyatanya bantuan tersebut tidak diberikan ke warga melainkan ditilep oleh mantan Kades.”Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 Wita,” kata Kasi Intel Kejari Lotim, M. Rasyidi, kemarin.

BACA JUGA :  Pemdes Rensing Raya Programkan Bantuan RTLH

Rasyidi enggan menyebut materi pemeriksaan terhadap  dua orang perangkat desa tersebut. Termasuk juga ihwal  siapa saja yang telah dipanggil dan dimintai keterangannya sejak kasus ini mulai dibidik.

Diulas kembali, kasus yang membelit mantan Kades Banjar Sari, Zuhri, ini berawal dari kekesalan warga yang tak kunjung menerima BLT akhir tahun 2020 lalu. Warga sempat mempertanyakan kejelasan bantuan itu  tapi Kades tak memberikan jawaban yang memuaskan. Terlebih lagi  anggaran  untuk ratusan warga desa itu ternyata telah dikeluarkan oleh bendahara desa dan diberikan ke Kades. Warga pun mendatangi kantor desa  untuk menagih hak mereka.

BACA JUGA :  Gaji 13 dan THR, Lotim Siapkan Rp 96 M

Dalam pertemuan, Kades mengakui uang itu dipakainya. Yang bersangkutan pun menyatakan kesiapan mengganti uang masyarakat itu paling lambat  akhir Januari lalu. Kades bersedia berhenti jadi Kades jika janjinya tidak bisa dipenuhi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan,  janji itu tidak ditepatinya. Warga marah. Warga sempat menyegel kantor desa.

Karena desakan warga, Zuhri akhirnya  membuat surat pernyataan pengunduran diri. Dan itu diperkuat lagi dengan SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh Bupati Lotim. Ia digantikan oleh Kades baru hasil Pergantian Antar Waktu (PAW).(lie)