Dalam rapat koordinasi (rakor) tahun lalu bersama seluruh kabupaten/kota, telah disepakati membangun sumur bor sebanyak 500 unit. Namun hingga saat ini, target tersebut tidak juga ada tanda-tanda bisa tercapai. Rakor juga belum lama ini telah dilakukan. Seluruh BPBD kabupaten/kota harus memantau dampak kekeringan yang terjadi saat ini. “Kabupaten/kota belum keluarkan status darurat kekeringan. Mungkin mereka mampu mengatasinya sendiri,” kata Rum.Â
Disampaikan juga, puncak kekeringan akan terjadi pada bulan Agustus. Wilayah kekeringan yang cukup parah saat ini seperti di Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur dan lain-lain. “Kekeringan sangat panjang ada di Suela, Aikmel dan Labuan Haji. Di Sumbawa terjadi di wilayah Kecamatan Alas, KLU di Pemenang, Bima ada di Wawo dan Soromandi,” sebutnya.Â
Penanggualangan bencana merupakan lintas sektor. Dinas Sosial juga memiliki anggaran untuk suplai air bersih. “Dinsos ada dana rutin untuk droping air, gak butuh payung hukum. Masyarakat bisa minta air bersih. Tapi kan kalau mau atasi kekeringan secara permanen itu, ya melalui sumur bor,” ujarnya.Â
Hal yang harus diketahui publik, NTB merupakan daerah dengan indeks risiko bencana tinggi. Apalagi diikuti juga dengan kabupaten/kota, kecuali Mataram. Padahal NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisatawan.Â
Diungkapkan Rum, dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, sebanyak 11 bencana ada di NTB. Di sisi lain, masalah kekeringan saja belum mampu diselesaikan dengan baik. “Ini kan gak lucu, kita daerah tujuan wisatawan. Tapi indeks rawan bencana tinggi. Makanya kita ingin turunkan,” tandas Rum. (zwr)Â
