Anggaran BPBD juga setiap tahun meningkat. Dalam APBD tahun 2013, anggaran BPBD hanya sekitar Rp 5 miliar. Kemudian meningkat signifikan pada tahun 2016 menjadi Rp 12,2 miliar. Lalu tahun lalu meningkat Rp 37,1 miliar, dan tahun ini menjadi Rp 72 miliar.
Anggaran tersebut, belum lagi dari BNPB dan pihak-pihak lainnya. Bencana yang membuat rakyat menderita, di sisi lain bisa mendulang anggaran yang cukup besar. “Tinggal bangun sumur bor kalau mau gak kekeringan lagi. Komitmen bersama untuk pemetaan ini yang belum ada,” ucap Rum.
Untuk membangun satu sumur bor, hanya membutuhkan dana Rp 200 juta. Namun manfaatnya sangat besar dan menyelesaikan masalah kekeringan secara permanen. Apabila ingin membangun sumur bor 100 unit saja di NTB, hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Jumlah uang tersebut, tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaat kedepan. “Tinggal kabupaten/kota bisa bangun berapa, provinsi berapa, pusat berapa, CSR perusahaan-perusahaan berapa. Kan sangat ringan dan mudah,” ujarnya.
Selama ini, tidak pernah ada perusahaan yang membangun sumur bor untuk masyarakat. Padahal, anggarannya bisa diambil dari corporate social responsibility (CSR). “Yang sudah hanya PLN tahun lalu bangun 1 sumur bor. Kalau Bank NTB belum direalisasikan. Masih sebatas komunikasi. Makanya ini saya tantang, siapapun yang mau bangun sumur bor silakan,” ucap Rum.
