MATARAM—Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi meminta bantuan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait polemik aset di Kota Mataram. Beberapa persoalan aset antara Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram, hingga kini masih seperti benang kusut.
Didi menyebutkan, sejak awal terbentuknya Kota Mataram, persoalan aset ini masih jadi polemik. Karena itu, ketika Tim KPK yang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Mataram, pihaknya agar KPK bisa membantu menangani persoalan asset ini. “Kita sudah sampaikan ke Tim KPK, untuk bisa membantu Kota Mataram dalam persoalan aset yang masih banyak diklaim oleh Lombok Barat,” katanya, Jumat kemarin (4/12).
Politisi senior Golkar ini menyebutkan beberapa persoalan aset Kota Mataram dan Lombok Barat ini selalu muncul. Bahkan jadi temuan BPK terkait dengan penyalahgunaan aset, sehingga tersandung hukum. Hal itu menjadi catatan selama ini dari legislatif terkait dengan persoalan aset di Kota Mataram. “Kita minta ada pendampingan dari KPK, sehingga persoalan ini tidak terus muncul,” harapnya.
Dengan hasil kajian KPK, sambungnya, bisa menjadi pertimbangan dari Kota Mataram dan Lombok Barat ke depan. Sehingga tidak menimbulkan polemik dikemudian hari, terkait dengan peruntukan aset yang ada di Kota Mataram.
Senada, Sekretaris Komisi IV, Nyayu Ernawati juga menyambut baik pengusulan bantuan ke KPK terkait dengan polemik aset di Kota Mataram. Karena selama ini soal aset ini sudah terlalu lama menjadi polemik di Kota Mataram.
Sejak terbentuk Kota Mataram, aset sudah bermasalah. Padahal secara aturan kewilayahan, pastinya semua aset Kabupaten Lombok Barat yang ada di wilayah Kota Mataram sudah termasuk milik kota. “Selama ini selalu jadi masalah. Kita ingin aset kota segera tuntas,” katanya.
Sehingga peruntukannya juga bisa jelas. Karena kebutuhan Kota Mataram ke depan juga semakin banyak. Aset-aset yang masih terbengkalai saat ini bisa diperuntukan untuk pembangunan Kota Mataram ke depan. “Kita dukung penuh. Selama ini sudah ada hasil kajian dari Pansus aset juga,” singkatnya. (dir)
