MATARAM – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram) menuding Gubernur NTB H Zulkieflimansyah selalu memberi harapan palsu (PHP). Terbukti beberapa kali aksi dan audensi tidak pernah mau bertemu dengan mahasiswa.
“Mulai dari hari buruh, May Day, Hardiknas untuk bertemu dengan Gubernur Zulkieflimansyah, namun tidak pernah merespon. Padahal waktu kita aksi tersebut, Sekda NTB Lalu Gita menyepakati hasil tuntutan kita untuk dipertemukan dengan Gubernur NTB. Namun sayang kita hanya dijanjikan saja. Bahkan staf khususnya juga berjanji, namun sampai saat ini tidak terealisasi,” ungkap Sekretaris Jenderal BEM Unram Fadli kepada Radar Lombok, Rabu (13/10).
Menurutnya dalam aksi tersebut Sekda NTB Lalu Gita menyepakati akan mempertemukan dengan Kadis Pertaninan, Kadis Pendidikan dan Gubernur NTB. Namun sekelas Sekda NTB tidak bisa mempertemukan mahasiswa dengan Gubernur NTB. Selain itu, saat aksi Hari Tani, bahkan staf ahli langsung menemui masa aksi dan akan diberikan untuk bertemu dengan Gubernur NTB.
“Yang kami sayangkan, aksi-aksi yang kami lakukan hanya main-main. Saya pribadi juga menghubungi staf khusus dari Sumbawa itu, namun katanya setiap kali kamu lewat depan kantor Gubernur, itu setiap hari ada aksi tanpa direspon. Jadi alibinya Stafsus Gubernur menganggap mahasiswa kalau aksi hanya formalitas. Makanya ketika ada gerakan mahasiswa di depan kantor Gubernur NTB dianggap sepele,” terangnya.
Dikatakannya, aksi mahasiswa atas nama Aliansi Rakyat menggugat lebih khusus mempertegas terkait peraturan Menteri pertanian RI nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk. Di NTB sendiri, sebenarnya bisa diimpelentasikan.
“Sangat berbeda aturan dan implementasinya di lapangan,” kata Fadli.
Oleh karena itu, sampai saat tidak ada kabar kapan bisa betemu dengan Gubernru NTB Zulkieflimansyah tersebut. Mahasiswa diberikan PHP, terlebih lagi dia akan kembali mencalonkan diri menjadi Cagub periode selanjutnya, dan ini perlu menjadi pertimbangan masyarakat luas termasuk mahasiswa.
Disampaikannya, ada beberapa tuntutan yang akan dibahas jika bertemu dengan Gubernur Zul, diantaranya penurunan jumlah pembelian hasil panen tembakau. Permasalahan yang kerap kali dialami oleh petani tembakau khususnya yang ada di Pulau Lombok adalah masalah kepastian harga dan juga berkurangnya daya serap perusahaan terhadap hasil panen tembakau para petani.
“Jadi, ketidakpastian harga tembakau saat ini,” jelasnya. (adi)
