Bekas Korkab PKH Lotim Dihukum 2,5 Tahun

Korkab PKH Lotim Dihukum
DIVONIS BERSALAH: Terdakwa perkara dugaan korupsi dana PKH, M Fathoni jalani sidang putusan di PN Tipikor Mataram, Senin (2/8).( DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Sidang kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lombok Timur, berakhir Senin (2/9).

Terdakwa Muhammad Fathoni diganjar hukuman penjara 2 tahun 6 bulan (2,5) tahun oleh majelis hakim PN Tipikor Mataram. Mantan Koordinator PKH Kabupaten Lombok Timur ini terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tahun 2017 dan 2018. Waktu itu, terdakwa sedang menjabat sebagai Koordinator PKH Kecamatan Montong Gading. ‘’Terdakwa secara sah dan meyakinkan atas kasus tindak pidana korupsi.  Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan  dan denda Rp 50 juta,” putus hakim ketua AA Ngurah Putu Rajendra saat membacakan putusannya didampingi hakim anggota Abadi dan Fathur Rauzi.

Rajendra melanjutkan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka dikenakan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain itu, majelis hakim juga menuntut uang pengganti senilai Rp 157 juta lebih. Dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan disita harta bendanya. “Jika harta benda yang dimiliki terdakwa tidak cukup untuk menutui kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara,” jelas hakim ketua.

Vonis pidana penjara ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang tuntutan sebelumnya. Di mana terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU dalam sidang sebelumnya. Yaitu menghukum terdakwa 3 tahun 6 bulan hukuman penjara dan denda Rp 50 juta.

Terdakwa tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‘’Namun terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP,’’ katanya.

Majelis hakim yang memutus perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara. Sementara hal yang meringankan terdakwa yakni bersikap sopan di pengadilan, terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa tulang punggung keluarga.

Majelis hakim menguraikan, berdasarkan fakta persidangan, kasus ini bermula dari adanya masyarakat yang melaporkan indikasi pemotongan dana PKH tahap IV tahun 2017 dan tahap I, II, dan III tahun 2018 di  Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Program serupa bantuan langsung tunai (BLT) itu diduga dipotong dengan dalih biaya administrasi.

Jumlah dana yang dipotong bervariasi antara Rp 15 ribu sampai Rp 100 ribu per KPM. Total dana yang dikumpulkan dari pemotongan tersebut sejumlah Rp 157 juta lebih. Putusan hakim ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa maupun JPU belum menyatakan menerima putusan hakim tersebut. “Pikir-pikir dulu yang mulia, “ungkap terdakwa. Begitu juga dengan pihak JPU. (der)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid