MATARAM – Dinas Perumahan dan Permukinan Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan bedah rumah tidak layak huni pada tahun 2018 sebanyak 2.500 unit. program bedah rumah tidak layak huni tersebut sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dari indikator penduduk miskin.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha mengatakan, rumah tidak layak ini merupakan salah satu indikator penduduk miskin yang harus bisa diatasi, guna menekan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB. Pasalnya, meski dari pendapatan penduduk itu cukup bagus, tapi tempat tinggal (rumah) mereka masih menggunakan pagar bedek, tidak berlantai keramik, melainkan lantai tanah, maka masih dikategorikan sebagai penduduk miskin.
“Jumlah rumah tidak layak huni di NTB itu masih cukup banyak. karena keterbatasan angaran, maka dilakukan bedah rumah tidak layak huni secara bertahap,’ kata Sugihartha, Rabu kemarin (21/3).
Ia menyebut, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi NTB hingga Desember 2017 mencapai 23.900 unit rumah. Untuk tahun 2018, program bedah rumah tidak layak huni sebanyak 2.500 unit akan dilaksanakan berdasarkan dua kegiatan. Pertama adalah, mellaui kegiatan pembangunan rumah baru tipe 21 dengan nilai sekitar Rp30 juta/unit dan kedua melaksanakan kegiatan bantuan stimulant, seperti renovasi rumah yang dalam kondisi tidak layak huni.
Penanganan bedah rumah untuk tahun 2018 ini, penerima program renovasi rumah senilai Rp12,5 juta untuk bahan bangunan, kemudian sebesar Rp2,5 juta untuk upah gotong royong masyarakat sekitar untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut dengan pola swakelola.
“Bulan Mei mendatang, program bedah rumah ini mulai dilaksanakan untuk 2.500 rumah yang menjadi sasaran di tahun 2018,” sebutnya.
Menurut Sugihartha, rumah tidak layak huni ini identik dengan jumlah kemiskinan. Semakin banyak penduduk miskin di suatu perkampungan/wilayah tersebut, maka semakin banyak pula jumlah rumah tidak layak huni.
Rumah tidak layak huni terbanyak secara kuantitas di Kabupaten Lombok Timur, karna penduduknya paling banyak. Meskipun dalam segi kualitas persentasi angka kemiskinanya kecil, tetapi secara kuantitas jumlah masyarakatnya tinggi dan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu Kabupaten Lombok Utara. Kendati, KLU angka kemiskinanya tinggi, tetapi secara kuantitas jumlah penduduknya sedikit.
‘Jumlah rumah tidak layak huni itu terbanyak di Lombok Timur,” kata Sughartha. (cr-isn)
