JAKARTA–Setelah sebelumnya dilakukan peluncuran buku Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta pada 11 November 2021, dan kemudian diikuti dengan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM batch I di Surabaya pada 24 November 2021. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menyelenggarakan kegiatan Kajian Buku Pembiayaan UMKM batch II Wilayah Sumatera secara hybrid di Bengkulu, Selasa (7/12).
“UMKM menjadi penyangga dalam berbagai krisis ekonomi, termasuk dalam menjaga lapangan kerja pada masa pandemi Covid-19,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan opening speech terkait peran penting dan pembiayaan UMKM secara virtual dalam kesempatan tersebut
Menko Airlangga menambahkan bahwa UMKM merupakan sektor penting dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61%, terhadap tenaga kerja sebesar 97%, investasi sebesar 60%, dan ekspor non migas mencapai 16%.
Peran penting UMKM juga dapat dilihat dari negara lain yang telah berhasil mendorong UMKM dalam pembangunan ekonomi.
“Pelajaran UMKM dapat dilihat dari Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang setelah perang dunia II, UMKM mendorong pemulihan ekonomi. Demikian pula di Korea Selatan, UMKM didorong melalui ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah terutama untuk mendorong daya saing UMKM,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam perjalanannya sejak tahun 1999, pembiayaan UMKM dilakukan Pemerintah Indonesia antara lain melalui Imbal Jasa Penjaminan, subsidi bunga, dan berbagai kegiatan jaminan lembaga keuangan mikro, serta jaminan melalui asuransi. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM.
Melalui skema subsidi bunga, suku bunga KUR dapat diturunkan hingga mencapai titik terendah yaitu 6% efektif per tahun. Selanjutnya, pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga 6% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3%, sehingga suku bunga KUR hanya 3% hingga akhir tahun.
Menko Airlangga mengatakan fasilitas pembiayaan UMKM perlu didorong yaitu melalui peningkatan penyaluran kredit.
“Pemerintah melihat porsi kredit UMKM masih flat di kisaran 18%, dan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan agar porsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan dapat ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2024,” tegasnya.
Pencapaian target 30% tersebut diharapkan dapat mempercepat penciptaan usaha baru di sektor UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Dalam rangka mengakselerasi peningkatan porsi kredit UMKM, integrasi seluruh fasilitas pembiayaan UMKM dioptimalkan untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuk integrasi adalah melalui graduasi Kartu Prakerja yang disinkronkan dengan program KUR untuk memberdayakan UMKM, serta berbagai program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terutama untuk membantu UMKM yang belum bankable yang dilanjutkan dengan berbagai tahapan kredit ultra mikro, kredit mikro, sampai yang komersial.
Di akhir sambutan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan penguatan kewirausahaan untuk mendorong UMKM agar memiliki ekosistem yang lebih baik.
“Kami berharap agar buku Pembiayaan UMKM ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan secara khusus bagi mahasiswa agar mengetahui kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan benchmark dari yang dilakukan negara lain,” pungkas Menko Airlangga.
“Buku Pembiayaan UMKM ini berguna agar kita bisa belajar dari masa lalu serta menjadi media sosialisasi program-program UMKM dari Pemerintah sehingga dapat semakin tangguh dan menjadi motor penggerak ekonomi dalam mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir yang turut hadir dalam acara tersebut.
Sistematika buku Pembiayaan UMKM ini mencakup 5 Bab yang menceritakan mulai dari peranan UMKM terhadap perekonomian dan ketahanannya terhadap krisis, perjalanan skema pembiayaan UMKM dari masa ke masa, hingga benchmark dari negara lain mengenai bagaimana UMKM dapat berkontribusi besar dalam Global Value Chain. Iskandar menjelaskan secara eksplisit alur pikir dan poin penting dari masing-masing bab di buku tersebut.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis dari BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BPD Bengkulu dengan nilai Rp1,67 miliar kepada debitur KUR yang merupakan pelaku usaha perdagangan makanan, nelayan, hingga peternak.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diwakili Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Dr. Asnaini, MA.
Dalam sesi diskusi juga diberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM inspiratif di wilayah Bengkulu untuk memberikan testimoni atas berbagai manfaat yang dirasakan dari program pembiayaan Pemerintah, salah satunya melalui KUR.
Turut hadir secara luring maupun daring Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Joni Marsius, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Gede Edy Prasetya, Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd., Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin (Unihaz) Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si., Rektor Universitas Dehasen Bengkulu Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M., Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam NU Dodi Isran, M.Pd., Wakil Rektor 1 Universitas Bengkulu Prof. Dr. Moch. Lutfi Firdaus, M.T., Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Reni Kusmiati, serta perwakilan Kementerian/Lembaga, Otoritas, Perbankan, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum. (*/gt)
