GIRI MENANG-Kalangan DPRD Lombok Barat meminta Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mempertegas perekrutan tenaga honorer di SKPD. Karena faktanya, ada saja setiap rentan waktu tertentu tambahan tenaga honorer di sejumlah SKPD. “Saya jalan ke SKPD-SKPD, ada saja saya temukan tenaga honorer baru. Dititip sama inilah, itulah. Saya minta Pak Bupati bisa tegas dalam persoalan ini, karena ke depan bisa memberatkan APBD kita,” tegas anggota DPRD Lobar Bakti Jaya belum lama ini.
Bakti sendiri khawatir atas kerap munculnya tenaga honorer baru di SKPD, jangan-jangan itu tanpa sepengetahuan bupati. Oleh karenanya diharapkan bupati bisa tegas terhadap Kepala SKPD yang sekiranya sengaja menambah-nambah honorer. “Karena kasihan juga yang baru-baru, diberikan kerja di sana tetapi hak mereka tidak diberikan dengan seharusnya. Mereka ini kan juga punya keluarga,” terangnya.
[postingan number=3 tag=”honorer”]
Kalau persoalan ini dibiarkan terus-menerus lanjutnya, maka jumlah honorer akan semakin membengkak dan anggaran di APBD juga akan semakin membengkak. Bakti sendiri menyarankan agar memberdayakan saja tenaga honorer yang sudah ada, karena itu sudah lebih dari cukup. Jangan kemudian menambah-nambah dengan alasan titipan. “Tenaga-tenaga honorer yang ada ini perlu kita pikirkan juga kesejahteraan mereka, perlu kita tambah honor mereka. Ini sebulan hanya beberapa ratus ribu. Itu mana bisa cukup. Tetapi faktanya malah ditambah terus di SKPD. Sopir saya saja sebulan gajinya Rp 2,5 juta. Sopir truk,” jelasnya.
Bakti sendiri mengaku belum tahu berapa data pasti tenaga honorer di SKPD, karena penambahannya setiap rentan waktu tertentu ada. Baik itu yang diberikan SK, atau yang sekadar bekerja dengan diberikan honor seikhlasnya atau tidak diberikan honor sama sekali. “Kita minta data lah, jangan seperti sekarang. Kepala SKPD juga tolong loyal. Jangan bertindak di luar sepengetahuan bupati, karena ini nanti akan menjadi masalah ke depannya,” ungkap anggota Badan Kehormatan DPRD Lobar ini.(zul)