TANJUNG-Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyampaikan keluh kesahnya terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya yang berobat selama empat hari di salah satu rumah sakit swasta di Mataram beberapa waktu lalu. Dimana dia harus membayar biaya pengobatan lebih dari Rp 20 juta. “Terus terang saja pak. Saya sendiri belum banyak mengerti tentang BPJS ini. Saya kemarin sakit ya, saya berkeluh kesah di sini, rekan rekan saya dari BPJS. Tidak semua ternyata, rumah sakit itu bisa dikerjasamakan, nah ini perlu informasi ya pada masyarakat kita. Jangan kan saya sebagai wakil bupati. Eh. Jangankan masyarakat biasa, saya saja sebagai wakil bupati, hampir semua program yang berhubungan dengan kesehatan itu kurang disosialisasikan oleh saudara-saudara kita dari BPJS. Terus terang pak, saya kemarin agak kecewa ya dengan rekan-rekan kita yang mengurus BPJS ini, sehingga saya harus membayar lebih dari Rp 20 juta pak, hanya empat hari,’’ kata Sarifudin pada acara sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS), kepada tokoh agama dan tokoh masyarakata se-KLU, yang dilaksanakan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan KLU, di Aula Kantor Bupati KLU, Rabu (22/6).
Menurutnya, hal ini karena ketidaktahuannya. ‘’Ternyata rumah sakit yang direkomendasikan oleh salah seorang dokter ya, dari Kabupaten Lombok Utara ini, adalah rumah sakit yang belum diajak kerjasama dengan BPJS. Saya kira ini preseden buruk bapak ibu ya. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak menginginkan ini terjadi pada masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan kesehatan ya, apalagi ini kesehatan yang pelayanannya gratis, kasihan masyarakat kita yang ada di pelosok-pelosok, tinggal informasi pak. Sosialisasi yang penting,” tambahnya.
Sarifudin yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB ini menegaskan, sosialisasi tidak boleh hanya putus pada tingkat pemerintah daerah saja. Melainkan harus bisa masuk ke masyarakat yang paling bawah. Misalnya saja dengan bersosialisasi pada program posyandu atau ke sekolah-sekolah. Dengan harapan, pemahaman itu benar-benar sampai kepada sasaran. Karena untuk diketahui pula, dari total 230 ribu masyarakat KLU, 67 persen sudah memegang KIS dan mereka harus diberikan pemahaman yang baik oleh BPJS.
Sarifudin pun berharap agar masyarakat yang menggunakan KIS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ini bisa terlayani dengan baik. “Jangan sampai ada pilih kasih terhadap masyarakat kita. Saya mendengar kalau pakai KIS BPJS ini kurang mendapatkan perhatian katanya. Saya harap itu tidak terjadi,” jelasnya. (zul)
