Bawaslu NTB Tegas Larang Guru Ikut Kampanye

Gubernur Diminta Copot Suruji

Ilustrasi Kampanye
Ilustrasi Kampanye

MATARAM – Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, H Muhammad Suruji yang tidak mempersoalkan guru mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), dinilai banyak pihak sangat membahayakan.

BACA : Dikbud NTB Persilakan Guru Ikut Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mengambil sikap tegas, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengikuti kampanye Pilkada. Apalagi ASN tersebut menjadi seorang guru yang harus digugu dan ditiru. “Kita akan tindak tegas. Silahkan saja ikut kampanye, kita pasti akan panggil,” ujar Komisioner Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth kepada Radar Lombok saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis kemarin (22/2).

Ikut kampanye pilkada dengan dalih agar mengetahui visi-misi pasangan calon, terlalu mengada-ada. Banyak cara untuk mengetahui visi-misi calon, diantaranya melalui media atau datang langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dijelaskan, dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor 06 tahun 2016, disebutkan dengan jelas larangan ASN terlibat politik praktis seperti kampanye dan lain sebagainya.

Bagi ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, serta mengarah pada keberpihakan kepada salah salah satu calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, mendapat sanksi hukuman disiplin sedang. “Kalau ikut kampanye, apa namanya. Pasti terlibat dan ini bukan aturan Bawaslu. Ini aturan yang mengatur ASN, seharusnya ASN wajib tahu,” katanya.

Dalam SE tersebut juga, bagi ASN yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang memgutungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, maka ASN tersebut diberikan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

Kepada seluruh ASN, Umar mengingatkan agar menjaga netralitas. Status ASN melekat selama 24 jam sehari, bahkan ketika tidur saja status tersebut tetap melekat. “Guru sudah jelas tidak boleh mengajak orang di dalam kelas pilih calon tertentu. Bukan hanya guru saja, semua orang tidak boleh bicara politik praktis di tempat pendidikan. Apalagi ini guru, setelah pulang sekolah juga tetap tidak boleh,” ujar Umar menyinggung pernyataan Suruji.

Apabila ASN ingin mengajak keluarganya dan temannya untuk memilih calon tertentu, Umar menyarankan agar ASN tersebut menjadi relawan saja dan melepas status ASN. “Ikut saja jadi relawan kalau mau ajak orang. Intinya ASN dilarang terlibat politik praktis,” tegasnya.

Umar juga berpesan kepada H Muhammad Suruji selaku pemerintah harus memberikan pencerahan yang baik. Berbagai regulasi yang ada tentunya sudah diketahui. “ASN yang suami atau istrinya maju di pilkada saja, dianjurkan cuti. Karena memang sangat ketat diatur soal netralitas ASN ini,” tandasnya.

Pernyataan Kepala Dinas Dikbud, H Muhammad Suruji juga mendapat tanggapan keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari tokoh muda NU, Suaeb Quri yang menuding Suruji sangat ceroboh dan membelot pada instruksi gubernur   TGH M Zainul Majdi.

Menurut Suaeb, gubernur sudah jelas menginstruksikan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas. Namun, Suruji selaku bawahan gubernur justru tidak mempersoalkan guru ASN ikut kampanye maupun menunjukkan dukungan di luar jam sekolah. “Apa maksudnya Pak Suruji bicara begitu?. Apa Pak Suruji tidak tahu atauran atau pura-pura tidak tahu. Gubernur tidak  boleh diam, Suruji harus dicopot dari jabatannya. Karena sangat membahayakan dunia pendidikan,” ujar mantan ketua GP Ansor NTB ini.

Selain itu, kebijakan Suruji yang memperbolehkan guru ikut kampanye, dinilai akan bisa menguntungkan calon tertentu. “Aturannya jelas, Pak Suruji ini bertanggungjawab pada guru. Tapi ini kebijakannya kok malah begini, sanksinya jelas bagi Pak Suruji yaitu sanksi berat. Copot saja dari jabatannya,” pinta Suaeb.

Dipaparkan, selain SE menteri PAN-RB, larangan ASN terlibat politik juga diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Bawaslu juga seharusnya memanggil Pak Suruji, ini ada indikasi tidak beres,” tandas Suaeb. (zwr)