MATARAM-Sepanjang pelaksanaan Pilkada Kota Mataram 2020, pelanggaran cukup tinggi. Bawaslu Kota Mataram mencatat ada 54 pelanggaran yang ditangani, hingga berakhirnya pilkada.
Jumlah kasus ini naik dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya 20 kasus. “Jika mengacu pelanggaran di Pemilu 2019, jumlah pelanggaran di Pilkada 2020 termasuk cukup tinggi,” ucap Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri dalam rapat koordinasi evaluasi pengawasan Pilkada Kota Mataram, Kamis lalu (28/1).
Mantan Ketua GP Ansor Kota Mataram ini mengaku, dari total 54 kasus pelanggaran yang ditangani, jenis pelanggaran paling tinggi adalah administrasi. Kemudian netralitas ASN, disusul pelanggaran kode etik, dan tindak pidana pemilu (tipilu). Dipastikan semua kasus sudah tertangani dengan baik. “Untuk kasus tipilu, hanya satu kasus sampai ke pengadilan, dan sudah ada putusan PN Mataram,” paparnya.
Hasan kemudian memberikan catatan khusus untuk pelanggaran netralitas ASN yang masih menjadi pekerjaan krusial Bawaslu, karena terbilang cukup tinggi. “Kalau mau kuat, biar Bawaslu putuskan apa sanksinya bagi ASN yang tidak netral, maka baru akan efektif,” terang Hasan.
Kemudian soal pelanggaran dari penyelenggara pemilu sendiri, Bawaslu menangani kasus oknum PPS dan PPK yang tidak netral. Pihaknya sudah merekomendasikan ke KPU untuk disanksi. “Kemudian di internal kami panwascam juga ada kasus tidak netral, dan sudah kami berikan sanksi,” ungkapnya.
Namun terlepas dari semua itu, Hasan menilai secara umum pelaksanaan Pilkada Kota Mataram berjalan dengan cukup baik. Banyak hal yang sebelumnya dikhawatirkan akan terjadi, pada kenyataannya sampai proses Pilkada selesai, hal tersebut tidak terjadi.
Menurutnya, itu tentu bukan karena kinerja penyelenggara saja. Tetapi juga peran serta semua stakeholder, seperti forkopimda, perguruan tinggi, para paslon, partai politik, dan masyarakat. “Ini semua berkat kerja sama semua pihak dalam melakukan konsolidasi demokrasi di Kota Mataram,” pungkasnya. (yan)
