Bawaslu KLU Telusuri Dugaan Kades Dimobilisasi Dukung Paslon

Suliadi (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) menelusuri dugaan mobilisasi kades untuk memenangkan salah satu paslon Bupati-Wakil Bupati. Hal itu imbas dari adanya pemanggilan terhadap para kades untuk kumpul di kediaman Bupati pada Minggu (13/10).

Anggota Bawaslu KLU, Suliadi menyampaikan bahwa Bawaslu awalnya  mendapatkan informasi terkait pemanggilan para kades ke kediaman bupati. Pihaknya kemudian langsung menerjunkan anggota pengawas kecamatan (Panwascam) Gangga. Hanya saja, sesampainya di sana para anggota Panwascam tidak mendapatkan akses masuk untuk memastikan kegiatan di dalam.

“Saat itu Panwascam diberitahu bahwa pertemuan tersebut adalah untuk persiapan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD. Di sana selain Bupati ada Asisten I dan Kepala DP2KBPMD,” jelasnya.

Nah mengingat saat itu anggota Panwascam tidak dapat masuk untuk memastikan kegiatan apa yang sedang berlangsung maka pihaknya turun mengonfirmasi beberapa kades yang hadir saat itu. “Kemarin kita juga turun melakukan penelusuran ke kepala dinas. Jawabannya bahwa pertemuan tersebut adalah persiapan pembagian SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD,” bebermya.

Sementara ini Bawaslu belum bisa memastikan pertemuan tersebut benar atau tidak dalam rangka persiapan pembagian SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD atau tidak. Sebab beberapa kades dan pihak terkait lainnya masih perlu dikonfirmasi. “Jadi kami masih dalam proses penelusuran,” bebernya.

Sementara itu, Bupati KLU Djohan Sjamsu membantah bahwa pertemuan tersebut dalam rangka kegiatan politik. Melainkan hanya persiapan kegiatan pemberian SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD. “Kades datang untuk rapat terkait teknis penyerahan SK perpanjangan masa jabatan anggota BPD. Itu saja,” kata Djohan.

Jadi terkait isu bahwa ia memobilisasi kades untuk memenangkan putranya yaitu Kusmalahadi yang maju pada Pilkada 2024 mendampingi Najmul Akhyar, tidaklah benar. “Insyaallah kita paham aturan. Kita sudah jadi pemerintah sudah lama jadi paham aturan main,” pungkasnya. (der)