PRAYA — Ratusan warga Desa Bakan Kecamatan Janapria menggelar aksi demonstrasi di kantor desa setempat. Massa membawakan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) keranda mayat, karena menganggap selama ini pihak Pemdes tidak pernah transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021-2022.
Aksi yang dilakukan oleh warga ini merupakan aksi yang ketiga kalinya. Namun lagi- lagi warga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, karena Kepala Desa Bakan tidak berada di tempat. Warga yang sudah merasa geram akhirnya melakukan pendandatanganan mosi tidak percaya kepada kades dan meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera memproses permasalahan yang terjadi di Desa Bakan dan meminta kades untuk mundur dari jabatannya.
Salah seorang orator aksi Saleh menyatakan jika kedatangan mereka ke kantor desa bertujuan ingin memperbaiki sistem tata kelelola pengelolaan keuangan desa yang jumlahnya sangat besar. Namun pengelolaannya dianggap tidak jelas, sehingga pihaknya meminta agar kades transparan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami meminta agar Pemdes melaksanakan berbagai program yang sudah dirancang dengan sebaik- baiknya,” ucap Saleh saat melakukan orasi di halaman Kantor Desa Bakan, Selasa (28/6).
Disampaikannya, banyak program yang sampai dengan saat ini belum jelas. Misalnya, gaji para kepala dusun (Kadus), realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program lainnya tak kunjung ada kejelasan. Pihaknya menilai jika kinerja kades saat ini tidak becus dalam mengelola anggaran dan meminta untuk sebaiknya mundur dari jabatannya.
Ia juga menyebut ada dana penanggulangan bencana hingga Rp 694 juta lebih, tapi saat ini Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), namun oleh Pemdes tidak ada kepedulian sama sekali. Karena itu, wajar masyarakat mempertanyakan kemana saja dana yang dikelola oleh Pemdes.
Hal yang sama disampaikan orator lainnya Maknan menyayangkan sikap kades yang tidak menemui mereka untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Padahal, Pemdes Bakan pada tahun 2021 mengelola anggaran lebih dari Rp 2 miliar, begitu juga pada tahun 2022. Namun ternyata dana yang begitu banyak tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setelah kita telusuri ternyata banyak masalah, karena banyak yang sudah di programkan, tapi tidak pernah ada realisasi. Kadus banyak yang melapor tidak pernah di gaji, kita juga sudah melaporkan ke Kejaksaan dan kami akan terus melakukan pengawalan agar permasalahan ini benar- benar bisa tuntas,” tambahnya.
Ia menyebut ada pembangunan Bale Mediasi untuk masyarakat yang anggarannya mencapai Rp 75 juta. Namun ternyata saat ini pembangunan tersebut mangkarak. Ironisnya oleh Pemdes juga ada mengalokasikan anggaran honorer untuk tenaga kebersihan. Namun selama ini tidak ada petugas kebersihan.
“Banyak permasalahan yang harus segera diklarifikasi. Hanya saja, karena Pemdes tidak kunjung ada klarifikasi, maka kami dari masyarakat membuat mosi tidak percaya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Bakan, Baharuddin menyatakan pihak BPD sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh warga. Karena baginya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang sudah diatur dalam undang- undang.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kades dan sudah dipaparkan tentang anggaran tahun 2022 dan kaitan dengan BLT ditegaskan akan segera dicairkan. Sementara untuk laporan di Kejaksaan, kami dari BPD siap untuk mengawal,” terangnya. (met)
