TANJUNG–Kondisi keuangan daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami penurunan signifikan. Utamanya transfer pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). Total APBD 2021 sebelum direfocusing mencapai Rp 915 miliar dan setelah direfocusing Rp 883 miliar. Diyakini total APBD 2022 tidak jauh beda dengan kondisi sekarang.
Kendati begitu, niatan membangun kembali Kantor Bupati dan Gedung DPRD KLU tetap dilaksanakan pada 2022, dengan anggaran Rp 50 miliar. “Sesuai perintah pimpinan daerah yang disetujui oleh tujuh fraksi DPRD Lombok Utara, kantor Bupati dan gedung DPRD tetap dibangun yang dimulai tahun 2022,” ungkap Kepala Bappeda KLU Heryanto kepada Radar Lombok, Selasa (29/6).
Pihaknya selaku tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sudah mempersiapkan mulai dari sekarang untuk memasukkan anggaran Rp 50 miliar itu. Namun tidak sekaligus. Di mana pada 2022 dianggarkan Rp 25 miliar dan 2023 Rp 25 miliar. Dipastikan selama dua tahun itu anggaran pembangunan perkantoran dipertahankan dan tidak direfocusing. “Jadi, pelaksanaan penganggaran bertahap, tidak sekaligus,” jelasnya.
Untuk anggaran sebesar itu, TAPD mengupayakan melalui dana alokasi umum (DAU). Hal ini sudah disampaikan ke OPD teknis dan sudah disepakati. Untuk belanja ke masyarakat akan diperbanyak dari dana insentif daerah (DID), dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT), dana alokasi khusus (DAK).
Selama dua tahun itu lebih difokuskan pada pembangunan kantor bupati dan gedung DPRD, sementara pembangunan dan perbaikan kantor-kantor OPD ditunda.
Terkait rencana ngutang Rp 100 miliar urung dilaksanakan karena melihat risiko keuangan daerah saat ini. “Kalau pinjaman tidak jadi, karena berisiko,” ucapnya. (flo)
