Batal ke Malaysia, CTKW Lombok Utara Dikenakan Rp 15 Juta

Batal ke Malaysia, CTKW Dikenakan Rp 15 Juta
NGADU : Hamidi mengadu ke kantor Disnaker PMPTSP Lombok Utara berharap untuk mendapatkan bantuan. (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Persoalan calon tenaga kerja wanita (CTKW) di Lombok Utara tidak habis-habisnya. Kali ini, kasus serupa kembali menimpa Rumiati, 35 tahun, warga Dusun Busur Desa Rempek Kecamatan Gangga. Rumiati yang batal berangkat ke Malaysia kemudian dipindah tangankan ke perusahaan lain dengan tujuan Singapura.

Namun, perpindahan tujuan negara kerja ini ditolak Rumiati dan lebih memilih untuk batal berangkat kemudian berharap bisa dipulangkan ke Lombok Utara. Permintaan itu disetujui pihak perusahaan dengan syarat Rumiati harus memberikan uang sebesar Rp 15 juta ke perusahaan tersebut. “Istri saya berangkat dari rumah pada bulan Oktober 2017 ke penampungan yang ada di Surabaya setelah melakukan proses medical chek up awal di Mataram,” ujar Hamidi, suami Rumiati saat mengadu di Kantor Disnaker PMPTSP Lombok Utara, Jumat (9/2).

Lebih jauh dikatakan, tiga bulan berada di penampungan lalu diberangkatkan ke Malaysia pada Januari 2018. Tetapi, di Malaysia istrinya tidak diizinkan masuk saat pemeriksaan sidik jari. Karena sidik jari Rumiati sudah pernah masuk ke Malaysia dan di-blacklist. “Aneh sekali, istri saya baru pertama kali ke Malaysia,” jelasnya.

Tidak hanya itu dialami istrinya, setelah gagal masuk ke Malaysia, istrinya malah dipindahkan ke perusahaan lain yang berada di Malang. Selama berada di perusahaan baru ini, handphone Rumiati ditahan sehingga tidak bisa memberi kabar keluarganya di Lombok Utara dengan menggunakan ponsel temannya di sana. “Perusahaan yang memberangkatkan istri saya ke Malaysia bernama PT Pasifik Jaya kemudian dipindahtangankan ke PT Surya Abadi Jaya,” ungkapnya.

Perusahaan yang memberangkatkan ke Singapura ini, Rumiati menolak untuk berangkat dan lebih memilih untuk pulang ke Lombok Utara. Untuk persyaratan batal berangkat, Rumiati dimintai uang sebesar Rp 15 juta. Permintaan yang besar membuat keluarga Rumiati tidak mampu dan akhirnya nominal sempat diturunkan menjadi Rp 11 juta dan yang terakhir menjadi Rp 5 juta. “Untuk itulah, kami meminta bantuan ke pemerintah supaya istri saya bisa pulang dengan keadaan baik-baik,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnaker PMPTSP Lombok Utara Bambang Suhermanto mengungkapkan, pihaknya sudah menerima pengaduan dari keluarga calon tenaga kerja ini. Selanjutnya pihak dinas akan mengklarifikasi persoalan ini ke perusahaan langsung. “Ini akan segera ditindaklanjuti dengan menghubungi perusahaan mengenai alasan ditolak di Malaysia. Termasuk juga dipindahkan ke perusahaan lain untuk diberangkat ke negara tujuan yang berbeda,” tanggapnya.

Terkait permintaan biaya oleh perusahaan ketika calon tenaga kerja ingin pulang itu bisa saja terjadi. Karena sebelum keberangkatan calon tenaga kerja ada perjanjian kerja yang harus ditangani. Untuk memastikan hal itu, pihaknya perlu mengecek aturan pastinya berapa biaya yang harus digantikan tersebut. “Nanti kita akan lihat di perjanjian kerja apakah ada pasal yang menyebutkan biaya ini atau tidak,” pungkasnya. (flo)