GIRI MENANG-Angka kemiskinan Lombok Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan tahun 2016 naik menjadi 17,38 persen (113.300 jiwa) dari tahun sebelumnya yang hanya 17,11 persen (110.700 jiwa). Kenaikan angka kemiskinan itu seperti diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Baihaqi, menjadi fokus Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Akan tetapi kata Baihaqi, kendati angka kemiskinan naik, tingkat keparahan dan kedalamannya berkurang.
Masih dari data BPS, angka pengangguran justru mengalami penurunan menjadi 3,35 persen (10.381 jiwa) dari tahun sebelumnya 4,19 persen (12.203). Dengan penurunanan angka pengangguran terbuka ini kata Baihaqi, seharusnya angka kemiskinan tidak naik. Tetapi kenapa naik? Menueutnya itu dikarenakan upah yang masih rendah atau banyak yang bekerja tetapi upahnya rendah.
[postingan number=3 tag=””]
Sebagai contoh di bidang pertanian, upah atau keuntungan petani masih rendah karena nilai tambah produk pertanian rendah. Itulah nanti yang menjadi fokus perencanaan melalui Musrenbang untuk pengadaan peralatan yang bisa meningkatkan nilai tambah. Dengan demikian Nilai Tukar Petani (NTP) akan semakin tinggi, dan upah pekerja juga bisa lebih tinggi. “Bisa dibilang kita akan lebih fokus pemberdayaan,” terangnya saat ditemui pada Musrenbang Kecamatan Gerung, Rabu (8/2).
Kemudian ditambahkan Baehaqi, jika mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), angka kemiskinan di Lobar pada 2016 memang lebih tinggi dari BPS, hampir mencapai 200 ribu jiwa. Tetapi tentu data BPS dan TNP2K tidak bisa disamakan.
Data BPS didasarkan atas survei pengambilan sampel. Sementara TNP2K datanya by name by address atau sudah jelas nama dan alamatnya. Selain itu data TNP2K diambil untuk pemberian bantuan, sehingga datanya ada desil dua, tiga dan empat. Dalam artian warga yang rentan miskin, hampir miskin semuanya terdata. “Kalau untuk membuat perencanaan, tentu data BPS yang kita gunakan. Bukan TNP2K,” tandasnya.(zul)
