TANJUNG –Pascapembentukan dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin bersama Inspektur Inspektorat Zaenal idrus dan Kabag Humas dan Protokol H Saprinnadi melakukan sidak ke kantor Satpol PP, Selasa (24/1).
Kehadiran ke Satpol PP, karena wabup telah banyak mendapatkan informasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di SKPD bertugas mengawal penegak peraturan daerah (Perda) tersebut. “Kehadiran saya untuk mengecek langsung ASN yang ada di kantor Sat Pol PP selaku penegak Perda. Apalagi pasca penggabungan Bidang Pemadam Kebakaran, maka personil semakin bertambah,” ujar Sarifudin pada saat mengumpulkan personel Satpol PP di halaman kantor setempat.
Ia menegaskan, bahwa dirinya bersama bupati berkomitmen menegakkan disiplin ASN dengan terus melakukan sidak ke seluruh instansi di Lombok Utara. “Saya pastikan sewaktu-waktu saya akan turun melakukan sidak untuk penilaian. Saya tidak melihat jabatannya, semua dievaluasi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, bahwa ia mendapatkan informasi di kantor Satpol PP ini tidak pernah adanya harmonisasi antara atasan dengan bawahan. Apakah antara kasi, kabid bahkan tenaga honorer. “Pak Bupati, Pak Sekda, dan saya sering mendengar hal sepele menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan pegawai maupun dengan pimpinannya. Saya harap korps ini dijaga, jangan dirusak karena hal-hal pribadi,” pintanya.
[postingan number=3 tag=”opd”]
Apabila terjadi seperti itu, ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu dua bulan. ‘’Apabila persoalan ini merugikan insitusi untuk segera melaporkannya, maka silakan laporkan. Namun, jika itu menyangkut masing-masing pribadi. Saya secara tegas menolaknya,” tandasnya.
Pihaknya tetap melakukan evaluasi kepada seluruh ASN. Bahkan pihaknya memiliki catatan kedisiplinan di Satpol PP ini masih rendah. “Kami akan panggil yang disiplinnya rendah ini. Jangan sampai karena kurang disiplin merusak nama korps. Saya dengar ada anggota Pol PP yang sering gocekan. Hati-hati ya saya sudah bekerjasama dengan Babinsa untuk mengambil foto,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendengar ada pimpinan yang tidak memberikan hak stafnya terkait kesejahteraan. Terkait hal tersebut, Sarifudin meminta pimpinan yang baru bisa merubah dan meningkatkan kedisiplinan di instansi ini. “Yang tidak disiplin tolong ditindak. Jangan sampai kami yang langsung melakukan penindakan. Tolong ini diperhatikan. Apa yang menjadi hak orang jangan dipangkas. Bagian keuangan harus terbuka,” tandasnya.
Ia berharap Satpol PP harus memiliki inovasi baik bela diri maupun kesenian. Terkait penambahan anggota nanti akan melihat kebutuhan yang ada. Ia juga menemukan seoarang kasubag yang tidak mengikuti pelantikan, kalau mengambil secara hukum ini tidak sah. Walaupun secara defacto namun tidak pernah dilantik, maka bisa dikatakan batal. “Dua bulan depan diharapkan bisa ikut lagi. Ini harus menjadi catatan Inspektorat. Jangan sampai kita dilaporkan ke KASN kemudian kita di sidak. Masak tidak terima undangan kok bisa menjadi kasubag, ini tidak benar,” pungkasnya. (flo)
