MATARAM—Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram diduga bermasalah. Permasalahan ini terlihat dalam rapat evaluasi yang digelar dengan Dinas Sosial selaku leading sektor, seperti pendamping Program Keluarga Harapan dan sebagainya.
BACA JUGA: Pemkot Mataram Masih Kaji Wacana Kenaikan UMK
Awalnya, rapat itu digunakan untuk menyamakan persepsi beberapa pihak. Namun terungkap melalui beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan.
Muzakallah, pendamping BPNT mengungkapkan, saat ini terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memegang tiga kartu BPNT. Namun ketiga kartu yang dipegang dengan saldo atau nilainya kosong.
‘’Tiga kartu itu saldonya kosong. Jadi masih ada saldo yang kosong. Tentu kami minta perhatiannya terhadap persoalan ini,’’ ujarnya dalam rapat koordinasi di ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu kemarin (31/10).
Ia sendiri mengaku mendampingi 4.139 KPM di Kota Mataram. Disamping itu, data yang digunakan oleh pemerintah saat ini berbeda. Yaitu menggunakan data berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sedangkan di tengah perjalanan program ini, pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
‘’Itu juga menurut kami belum menemukan titik temu,’’ katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj Baiq Asnawati mengatakan, persoalan itu harus dilaporkan ke dinas. Kemudian nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak bank untuk selanjutnya ditembuskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Dikatakannya, PKH yang sudah terdaftar selayaknya harus menerima BPNT. Saat ini ada 9 ribu PKH yang belum menerima BPNT. Karena data PKH sebagai penerima BPNT jumlahnya sekitar 10 ribu jiwa. Kini jumlahnya bertambah menjadi 17 ribu PKH.
‘’Jadi mungkin yang belum menerima BPNT itu yang PKH tambahan,’’ ungkapnya.
Terungkap juga bahwa adanya keterlambatan transferan dana. Ia berharap dengan adanya rapat evaluasi itu nantinya bisa memberikan gambaran ketika ada persoalan. Seperti menyelesaikan segera persoalan yang ada.
Data penerima BPNT Kota Mataram disebutnya berjumlah lebih dari 25 ribu jiwa. Sedangkan yang sudah menerima bantuan mencapai 19.401. Di lain sisi, ada deadline dari pemerintah pusat jika target 25 ribu penerima BPNT tidak terpenuhi sampai bulan Desember, maka akan dikeluarkan SK penetapan di angka yang sudah terealisasi.
‘’Jadi kita ini bertemu dalam rangka mengevaluasi BPNT kenapa ini belum bisa terpenuhi. Kita ingin menyamakan persepsi,’’ terangnya.
BACA JUGA: Malas Ngantor, 3 Pejabat Pemkot Mataram Terancam Dipecat
Mengenai adanya kartu dengan saldo kosong, Asnawati mengatakan, pihak bank sudah menyampaikan agar dibuat secara tertulis untuk selanjutnya diserahkan lagi ke pihak bank. Ia berharap, kedepan sudah tidak ada saldo dan kendala lainnya bisa dihindari kedepan.
‘’Kita sudah sampai realisasinya di 19.401. Jadi sudah sampai sekitar 95 persen. Saya pikir sudah tidak terlalu banyak saldo kosongnya,’’ katanya.
BPNT adalah program pemerintah pusat. Dimana PKH diberikan bantuan per bulan. Yaitu sebesar Rp Rp 110.000. Namun, bantuannya tidak berbentuk uang tunai melainkan pangan. Bantuan pangan disalurkan melalui agen dan e-warung. (gal)
