MATARAM — Semua calon anggota legislatif (caleg) parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf sudah diinstruksikan untuk mengampanyekan pasangan capres cawapres nomor urut 01 itu di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Namun kenyataan di lapangan, tidak sepenuhnya instruksi itu dilaksanakan para caleg.
Dari serapan Radar Lombok, banyak caleg parpol koalisi enggan mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Keengganan mereka mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf di dapilnya, lantaran takut tidak disukai konstituen. Terlebih di dapil itu lebih menyukai Prabowo-Sandi.
BACA JUGA: Debat Pilpres, Kiai Ma’ruf Dilatih Biar Jago Gimmick
Misalnya saja salah seorang Caleg DPR RI dari PKB. Dia jarang tedengar mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Padahal jelas-jelas di pusat sudah diinstruksikan untuk itu. Terkait alasan oknum Caleg DPR RI dari PKB ini tak mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf, dia enggan berkomentar.
Menyikapi hal itu, Sekretaris DPW PKB NTB, Akhiansyah berpendapat, setiap proses pembekalan caleg PKB di semua tingkatan, selalu diinstruksikan agar pemenangan pemilu legislatif beriringan dengan pemilu presiden. “Itu semua sudah final. Semua caleg PKB diwajibkan memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” tandasnya.
Namun ia mengaku, hingga saat ini belum memperoleh informasi terkait adanya oknum caleg PKB yang enggan kampanyekan Jokowi-Ma’ruf. “Saya belum ada informasi soal itu,” imbuhnya.
Terpisah, Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf NTB, Made Slamet mengaku bahwa dari pengawasan dan pemantauan pihaknya, banyak oknum dari caleg parpol koalisi yang enggan menyosialisasikan dan mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf di dapil masing-masing.
Bahkan, ia menyebut ada oknum caleg dari parpol koalisi membelot dengan mengampanyekan Prabowo-Sandi. “Kita sesalkan ada oknum caleg parpol koalisi membelot,” ucap Anggota DPRD NTB ini tanpa mau membeberkan dari parpol mana oknum caleg membelot tersebut.
BACA JUGA: Hadapi Pileg, TGB Bakal Kumpulkan Elite NW Pancor
Namun untuk mengumpulkan bukti kuat berikut saksi, pihaknya kesulitan sehingga tidak bisa menindaklanjuti hal itu dengan melaporkan kepada DPP parpol yang bersangkutan. “Kendala kita ada pada pembuktian,” ungkap Politisi PDIP tersebut.
Akan tetapi, pihaknya sudah memberikan laporan kepada TKN terkait dengan banyak caleg parpol koalisi enggan mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. Pihaknya berharap, TKN bisa menekan pimpinan parpol koalisi agar bisa mendisiplinkan para caleg tersebut.
Dalam Rakernas akhir tahun lalu bersama para pimpinan parpol koalisi, sudah disepakati bahwa masing-masing parpol koalisi akan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader dan caleg parpol yang tidak menyosialisasikan dan mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf. “Namun kenyataannya, parpol koalisi tidak tegas dengan kader maupun caleg tersebut,” tandasnya.
BACA JUGA: Survei Indikator: Jokowi Unggul 20 Persen dari Prabowo
Ditambahkan Made, sosialisasi dan kampanye Jokowi-Ma’ruf di NTB lebih banyak dilakukan berbagai kelompok relawan pendukung, ketimbang para caleg parpol koalisi.
Para relawan lanjutnya lebih leluasa bergerak, tidak memiliki beban karena mereka bukan caleg. “Kita sangat memberikan apresiasi terhadap kelompok relawan. Mereka lebih dominan bekerja sosialisasikan dan kampanyekan Jokowi-Ma’ruf ketimbang para caleg parpol koalisi,” pungkasnya. (yan)
