MATARAM—Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur prestasi di Kota Mataram sudah berlalu. Namun begitu, penerimaan peserta didik lewat jalur ini dituding sarat maslah. Salah satunya yakni, banyaknya siswa titipan anak pejabat.
Ketua Komisi II DPRD kota Mataram, HM Zaini, mempertanyakan transparasi sekolah dalam penerimaan siswa baru jalur prestasi di sejumlah sekolah favorit di Kota Mataram. Politisi Demokrat ini menyebutkan banyak kejanggalan yang dilakukan sekolah. Seperti nilai hasil tes akademik kalangan siswa jalur prestasi yang tidak diumumkan secara terbuka, serta banyaknya protes dari kalangan orang tua terkait aturan dalam prestasi akademik.
‘’Seperti di SMAN 1 Mataram, siswa yang tidak lolos dites jalur prestasi, tidak boleh mengikuti jalur online, mereka mau sekolah kemana coba,’’ katanya, kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (14/6).
Jalur prestasi yang dibatasi 120 siswa per sekolah ini, jelasnya, sebagai salah satu ajang titipan kalangan pejabat Kota Mataram. Beberapa kalangan anak pejabat Kota Mataram bisa lolos, meski nilainya rendah.
Ia meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat untuik melakukan evaluasi. Sekolah-sekolah yang menerima peserta didik lewat jalur prestasi diminta transparan dan membuka hasil ujian akademik kalangan siswa. “Tidak hanya memampang nama, mereka lolos atau tidak,” ujarnya.
Dikatakan Zaini, jalur prestasi selama ini cukup diapresiasi. Namun butuh, transparansi serta ada langkah-langkah tegas dilakukan Dikpora Kota Mataramk dan sekolah. ‘’Seperti tidak menerima titipan anak pejabat Kota Mataram,’’ tegasnya.
Beberapa sekolah favorit menjadi buruan, seperti SMAN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram dan SMAN 3 Mataram. Sedangkan tingkat SMP yakni, SMPN 6 Mataram dan SMPN 2 Mataram.
Selama ini, jelasnya, pihak Dikpora Kota Mataram tidak pernah melakukan konsultasi ke DPRD Kota Mataram terkait model penerimaan siswa baru. Seperti tahun lalu, ada jalur Bina Lingkungan (BL). Namun saat ini sudah dirubah. Bahkan kalangan orangtua merasa kebingungan, karena sistem penerimaan yang makin tidak jelas.
Terhadap hal ini, bebernya, Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram telah mengusulkan ke ketua DPRD setempat melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah maupun kepala dinas terkait. Pihak-pihak tersebut harus dipanggil guna diminta keterangan soal beberapa kejanggalan dalam penerimaan siswa baru. (dir)
