MATARAM – Salah satu penyebab bertambahnya angka kemiskinan, karena berbagai bantuan pemerintah yang disalurkan ke masyarakat seringkali diselewengkan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari Partai Gerindra Mori Hanafi. Disampaikan, selama ini banyak sekali bantuan-bantuan melalui program daerah maupun pusat untuk menurunkan angka kemiskinan. "Tapi di bawah sering bocor, ini yang harus kita sadari. Jadi bantuan itu gak bisa memperbaiki hidup mereka," katanya saat ditemui Radar Lombok di ruang kerjanya, Rabu kemarin (20/7).
Program-program yang turun ke masyarakat kerap kali tidak tepat sasaran. Belum lagi kebocoran-kebocoran yang terjadi. Misalnya saja bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, atau dalam prakteknya jauh dari harapan seperti cetak sawah baru.
Program cetak sawah baru seharusnya bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, penduduk miskin bisa memiliki penghasilan untuk memperbaiki hidup. "Tapi yang terjadi apa, bukan sawah yang dicetak tapi ladang dan tidak bisa dimanfaatkan. Ini dana ratusan miliar jadi sia-sia," ungkap Mori.
Banyaknya kebocoran program pemerintah di tingkat bawah (gress root), tidak bisa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, jenis pertumbuhan ekonomi NTB masih tidak berkualitas karena sektor pertambangan paling dominan.
Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan tidak selalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Mengingat, bahan dan barang yang dibutuhkan didatangkan dari luar. Begitu pula dalam penjualan, barang dikirim keluar sehingga daerah atau masyarakat hanya kebagian mencatat saja. "Pertumbuhan ekonomi kita tinggi karena pertambangan, itu semu sebenarnya. Gak berdampak bagi masyarakat menengah ke bawah," terang Mori.
Ia mencontohkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), apabila sektor tambang dimasukkan maka KSB masuk 6 besar daerah terkaya di Indonesia. Tetapi sebaliknya, tanpa sektor tambang maka KSB termasuk Kabupaten miskin.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat menengah ke atas saja. Artinya, masih belum terjadi pemerataan pada bidang ekonomi. "Ini yang perlu kita retas masalahnya, jangan hanya sebagian saja yang menikmati sementara sebagian besar masyarakat hidupnya semakin sulit," ujar Mori.
Untuk mampu menurunkan angka kemiskinan, maka hal yang harus dilakukan adalah program-program tepat sasaran. Jangan lagi ada penyimpangan dan kebocoran di bawah. Pasalnya, masyarakat NTB sangat rentan untuk masuk pada kategori miskin. (zwr)
