Bantah Rampas PKB, TGH Muchsin: Djohan yang Serahkan

TGH Lalu Muchsin Muchtar (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Bakal Calon Bupati KLU TGH Lalu Muchsin Muchtar angkat bicara terkait pernyataan Ketua DPC PKB KLU Djohan Sjamsu yang menyebut bahwa dukungan PKB telah dirampas untuk Pilkada KLU 2024.

Mengingat, dalam hal ini, TGH Muchsin-lah yang mendapatkan surat tugas atau rekomendasi maju dari DPP PKB. “Terkait dengan isu-isu terkini yang muncul di media bahwa ada istilah merampok PKB, maka ini perlu diklarifikasi,” ujarnya, Rabu (19/6).

Menurut Muchsin, ia menerima surat tugas dari DPP PKB setelah proses panjang. Di mana pada pembicaraan awal dengan Djohan Sjamsu, Muchsin pernah ditawarkan melanjutkan perjuangan PKB di KLU.

“Bahkan dalam beberapa statement pun beliau menyampaikan baik kepada keluarga saya sendiri maupun di hadapan tokoh-tokoh agama di kalangan Nahdlatul Ulama akan menyerahkan PKB ini untuk dilanjutkan perjuangannya kepada saya pribadi,” ucapnya.

Meski begitu kata Muchsin, ia tidak langsung begitu saja mengiyakan. Sebab niat awalnya bakal maju melalui jalur independen. “Dinamika politik pasca pilpres dan pileg yang terjadi saya ditawarkan beberapa nama sebagai calon wakil bupati seperti Ustaz Zaki Abdillah (mantan Anggota KPU KLU) dan Itratip (Ketua Bawaslu NTB). Hanya saja Ustaz Zaki saat itu kembali mendaftar menjadi komisioner KPU dan Itratip masih menjawab sebagai komisioner Bawaslu,” bebernya.

Menjadi hal yang tidak memungkinkan lanjut Muchsin ia akan tetap berjuang melalui jalur independen, sementara calon pendamping belum ada. Meski dari segi syarat-syarat dukungan kata dia saat itu sudah hampir terpenuhi.

“Sampai akhir Desember 2023 tidak ada calon wakil yang berani berjuang melalui jalur independen karena menurut mereka itu berat. Melihat dinamika itulah kemudian secara bersamaan pada acara harlah TGH Sya’i di Pandanan, beliau kembali menyampaikan untuk menyerahkan PKB kepada saya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD yang Belum Kembalikan Uang Diminta Buat Surat Pernyataan

Setelah itu ia mengaku salat istikharah. Sekitar dua pekan kemudian setelah ditawarkan oleh Djohan Sjamsu untuk melanjutkan perjuangan PKB, ia baru mengiyakan tawaran yang ada. “Saya selanjutnya diarahkan ke Sekretaris DPC PKB Ada Malik untuk berkoordinasi, sebab beliau banyak kesibukan sebagai bupati,” akunya.

Setelah itu ia terus membangun komunikasi dengan Ada Malik. Begitu juga dengan Ketua DPW PKB NTB Lalu Hardian Irfani hingga pengurus DPP PKB. Setelah melalui proses panjang tersebut kata dia, barulah ada informasi bahwa Djohan Sjamsu mendorong putranya yaitu Kusmalahadi maju pilkada. “Posisi saya saat itu sudah berjalan 5 langkah di depan dan karena sudah terlanjur berkomitmen maka prinsipnya harus tetap jalan,” jelasnya.

Begitu Desk Pilkada DPC PKB KLU membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, ia langsung mendaftar. Tidak lama setelah itu Kusmalahadi dan Junaidi Arif ikut mendaftar. “Kami bertiga kemudian diikutsertakan pada acara halalbihalal dan pembekalan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati di Surabaya. Ini kemudian menjadi momentum bagi saya untuk meyakinkan DPP,” ungkapnya.

Saat itu DPP PKB melakukan penilaian terhadap para pendaftar mulai dari track record dan sebagainya. Hingga pada akhirnya hanya dirinya yang dipanggil DPP PKB untuk uji kelayakan dan kepatutan (UKK). “Di dalam UKK ditanya berbagai hal. Termasuk visi-misi ke depan. Setelah itu baru kemudian terbit rekomendasi kepada saya untuk ikut pilkada,” jelasnya.

Baca Juga :  Artadi Dilantik Jadi Ketua DPRD Pekan Depan

Ketika dirinya mendapatkan surat tugas atau rekomendasi dukungan  PKB, muncullah pihak yang tidak puas. Namun menurut Muchsin itu adalah hal wajar. Yang terpenting ia meraih dukungan DPP PKB setelah melalui proses yang sah.

“Banyak orang tidak mengira bahwa saya akan mendapatkan surat rekomendasi dari DPP PKB tetapi itu adalah fakta. Kalau setelah itu saya kemudian dianggap merampas saya rasa tidak benar,” tuturnya.

Sebelumnya, Djohan Sjamsu mengaku mendukung penuh pasangan Najmul-Kusmalahadi untuk maju pada Pilkada 2024. Terkait kenapa kemudian partai yang dipimpinnya tersebut justru tidak mendukung putranya, Djohan kemudian menyebut bahwa partainya dirampas oleh pihak lain.

“PKB itu dirampas. Padahal PKB ini adalah partai yang akan mendudukkan kadernya menjadi ketua DPRD dan bisa mencalonkan pasangan calon tanpa berkoalisi tetapi itu sudah dirampas,” sesalnya.

Meski begitu tanpa PKB, pasangan Najmul-Kusmalahadi jelasnya bisa tetap maju dengan dukungan Perindo 1 kursi, Demokrat 3 kursi dan PPP 2 kursi. Sudah memenuhi syarat minimal 6 kursi DPRD KLU untuk mendaftarkan pasangan calon ke KPU Agustus mendatang.

“Kalau PKB biarkan saja partainya mendukung yang lain tetapi orang-orangnya mendukung pasangan Najmul-Kusmalahadi,” sebutnya.

Djohan berkata demikian karena ia meyakini banyak pengurus di PKB yang masih loyal terhadapnya. Terkait ada isu yang beredar bahwa ia akan diganti sebagai Ketua DPC PKB KLU sebelum pilkada, Djohan mengaku tidak jadi soal. “Itu adalah risiko dan saya siap menerima risiko apapun,” tegasnya. (der)

Komentar Anda