Bansos Sapi Sumbawa Tak Ditangani Bawaslu

DOK/RADAR LOMBOK Suhardi

MATARAM – Salah satu media nasional, Jawa Pos membuat berita dengan judul KPK Soroti 200 Sapi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pilkada. Namun kasus tersebut, hanya sebatas isu semata. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB yang dikonfirmasi Radar Lombok, memastikan kasus dugaan memanfaatkan bansos sapi untuk pilkada tidak ada dilakukan oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah. “Tidak ada temuan dalam proses penyerahan bantuan sapi di Sumbawa itu,” terang Divisi Data Informasi dan Humas Bawaslu NTB, Suhardi kepada Radar Lombok, Rabu (9/12).

Dituturkan Suhardi, pihaknya sejak awal terus memantau berbagai aktivitas kegiatan pemerintah yang berpotensi melakukan pelanggaran. Tidak terkecuali pada saat penyerahan bansos sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka Food Estate Kabupaten Sumbawa. Mengingat tidak adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu tidak lagi memberikan atensi atas penyerahan bansos tersebut. “Kita awasi langsung penyerahan bansos itu. Pamwascam Labangka turun ke lokasi saat itu, dan tidak ada temuan,” tegas Suhardi. 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menepis dugaan memanfaatkan bansos untuk kepentingan pilkada. “KPK bicara untuk semua kepala daerah. Kok jadi dikait-kaitkan dengan NTB. Nggak ada KPK ngomong-ngomong tentang bantuan sapi di NTB jadi sorotan,” ujar gubernur, Rabu (9/12).

Pemberitaan yang ada, menurutnya terlalu dipaksakan. Mengingat, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara tentang bansos untuk seluruh kepala daerah. Pernyataan KPK tersebut kemudian dipelintir seolah-olah berbicara tentang bansos di Provinsi NTB. Menurut gubernur yang juga Ketua tim pemenangan Pilkada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), isu tersebut sengaja dimainkan pada momentum pilkada. “Terutama oleh konsultan-konsultan dari luar daerah yang nggak punya lagi cara lain untuk memenangkan calon yang telah membayarnya mahal,” tuding balik gubernur. 

Ditegaskan, pihaknya bekerja selalu didampingi KPK. Terutama dalam memilih dan memilah mana hal-hal yang sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Komunikasi dan koordinasi dengan KPK juga berjalan dengan baik. Sebelumnya, isu kasus PT Gili Trawangan Indah (GTI) juga dimainkan. Gubernur dituding membiayai Pilkada dengan memanfaatkan kasus GTI. “Padahal GTI ini sedang kami selesaikan dengan bantuan KPK, kok jadi isunya saya membiayai pilkada. Boleh-boleh saja ingin memenangkan calon yang diusung, tapi mbok ya jangan segala cara dipakai dong,” sindir gubernur. 

Sebenarnya, gubernur tidak ingin memberikan komentar atas pemberitaan menyesatkan itu. Namun dirinya merasa tergelitik melihat konten berita yang dipaksakan. “Lihai dan framing seperti ini, dan bisa menembus media-media nasional seperti ini, hanya mungkin dilakukan mereka yang punya pengalaman di level nasional juga. Hasrat untuk menang boleh-boleh saja, tapi jangan kebangetan juga dong. Inilah risiko kalau pakai konsultan politik dari luar,” katanya. 

Konsultan politik dari luar daerah, dinilai gubernur tidak mengerti dengan isu lokal. Justru isu nasional yang dipaksa dimainkan. “Kalau sapi nggak disumbangkan sekarang, bisa hilang itu kesempatan disumbangkan ke daerah kita. Momentumnya saja yang pas dekat-dekat pilkada, jadi dikait-kait kan,” terang gubernur. 

Program Food Estate di Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu prioritas Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satu program Kementan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), yaitu bantuan 1000 ekor sapi. Namun untuk tahap awal, baru terealisasi 200 ekor sapi sesuai dengan anggaran yang muncul di APBN Perubahan 2020.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Hj Budi Septiani mengatakan, Kementan sangat mendukung program Food Estate di Labangka. Jangan sampai program tersebut tidak terealisasi. Mengingat sudah menjelang akhir tahun, Kementan ingin program tersebut dipercepat. Terlebih ada pula program lain di Labangka yaitu pelaksanaan pengolahan pakan ternak untuk mendukung Food Estate. “Anggarannya muncul di APBNP 2020 di  akhir Otober. Kontraknya per tanggal 20 November sehingga kita distribusikan secara bertahap, kita juga akan melaksanakan program 1000 desa sapi yang di Loteng,” kata Budi Septiani. 

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya langsung menyerahkan bantuan sapi-sapi tersebut ke lima kelompok ternak yang ada di Labangka. Kelompok ternak yang memperoleh bantuan adalah mereka yang sudah lama bergelut di bidang peternakan dan sudah terdaftar secara resmi. “Kami tidak pernah bicara masalah politik. Saya sendiri yang turun, sedikitpun kami tidak menyentuh itu. Kita semata-mata ingin merealisasikan program kegiatan kita. Kalau tidak direalisasikan, nanti bisa-bisa di-blacklist oleh pusat,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, mengakui, program pemerintahan di masa Pilkada memang cukup rentan dikaitkan dengan masalah politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun demikian, Pemprov NTB tetap berupaya melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dengan baik secara berkelanjutan tanpa melihat momentum tertentu.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyerahkan 200 sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka tanggal 4 Desember 2020. Di Indonesia, hanya lima daerah yang memperoleh program tersebut, termasuk NTB. Provinsi NTB sendiri mendapat dua proyek, pertama di Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan kedua di Labangka, Sumbawa. “Pemprov NTB bekerja didampingi oleh KPK agar tidak salah dalam mengambil keputusan pada aspek-aspek kebijakan atau hal yang menyangkut teknis,” tegas Najamuddin. (zwr) 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaSJP Serahkan Bus Sekolah ke Ponpes Nurul Hakim
Berita berikutnyaPPPK Mulai Terima Gaji Bulan Februari