MATARAM — Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah yang diterima masyarakat, dinilai masih berjalan amburadul. Buktinya, Komisi IV DPRD Kota Mataram menemukan banyak kejanggalan. Bahkan ada temuan dugaan Bansos penerima lanjut usia (Lansia) yang isi rekeningnya disunat oleh oknum tak bertanggung jawab.
Seperti dialami seorang nenek atau Lansia atas nama Maemunah, 85 tahun, asal Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah. Isi tabungan BRI miliknya yang sebesar Rp 1,6 juta raib, dan tersisa saldonya hanya Rp 6 ribu saja.
Terkait itu, Sekretaris Komisi IV, Nyayu Ernawati sangat menyayangkan masih ada bantuan yang bermasalah di Kota Mataram. Baik itu bantuan pangan, sampai bantuan uang tunai. “Ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita minta pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, untuk mengusut tuntas,” katanya kepada Radar Lombok, Senin (15/3).
Pihaknya meminta Dinsos segera turun lapangan untuk mengecek. Mengapa bisa terjadi, ada nenek tua renta, tetapi dana di tabungannya menguap habis. “Oknum mana kita harus telusuri. Termasuk kartu milik masyarakat yang masih dipegang oknum tidak bertangung jawab,” kesalnya kepada Radar Lombok, Senin (15/3).
Menurutnya, rombongan Komisi IV sengaja mendatangk Kantor Dinsos Kota Mataram, untuk mempertanyakan beberapa permasalahan bantuan yang terjadi ditengah masyarakat. Kesempatan itu, mereka diterima Kadis Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Asnayanti, beserta kepala bidang (Kabid).
Satu persatu anggota Komisi IV menanyakan kepada Dinsos Kota Mataram, mengapa bantuan-bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat ditengah pandemi Covid-19, masih banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan hal ini juga menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB, khususnya terkait pelayanan di Dinsos Kota Mataram.
Untuk itu, Nyayu meminta oknum nakal yang masih memegang kartu para penerima bantuan sosial agar ditindak tegas. Karena ini ranah dari Dinsos Kota Mataram. Bantuan PKH, maupun uang tunai yang selama ini diterima masyarakat, masih banyak yang tidak sampai. Bahkan, sapai ada tabungan Lansia yang raib tidak diketahui rimbanya.
“Tentu ini kita sangat sayangkan. Jangan sampai terus terjadi. Sekarang Dinsos harus berbenah. Jangan hanya duduk diam dibelakang meja. Coba turun cek kondisi selama ini, banyak bantuan tidak tersalurkan,” pintanya.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV, H Muhtar mengatakan, ditengah situasi dan kondisi di awal tahun yang masih belum membaik akibat pandemi, bantuan-bantuan tersebut harus tepat sasaran. Termasuk beberapa temuan Komisi IV dan Ombudsman RI terkait dengan bantuan pangan non tunai dan bantuan tunai ke masyarakat.
“Kita desak pendamping, PKH maupun Dinsos untuk melakukan penataan di e-warong. Kalau ingin jadi suplier lebih baik dihentikan. Kita minta Dinsos lebih tegas dan jangan loyo, serta membiarkan permasalahan terus terjadi,” tandasnya.
Menanggapi cecaran para Anggota Komisi IV, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati mengatakan, untuk persoalan masalah bantuan sosial tersebut, pihaknya tentu akan segera menindak lanjuti apa yang menjadi temuan Komisi IV DPRD Kota Mataram. “Permasalah ini bukan baru, dan kita memang belum optimal. Kita akan lebih fokus nanti menyempurnakan apa yang kita kerjakan,” katanya.
Termasuk dengan temuan Ombudsman maupun Komisi IV, untuk para oknum nakal yang menyalahgunakan kartu bantuan, juga akan ditindak tegas. ”Jika melanggar hukum, akan kita selesaikan secara hukum dan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Boleh dia mendampingi, tetapi harus ada keluarganya yang ditunjuk,” katanya.
Disampaikan, untuk oknum yang menyunat uang Lansia di rekening, pihaknya masih menelusuri. Tentu tetap dengan mengendepankan azas praduga tak bersalah. “Kita akan telusuri oknum-oknum yang tidak bertangung jawab melakukan pengambilan dalam buku rekening yang ditemukan Komisi IV. Kita akan melakukan kroscek di bawah,” tegasnya. (dir)
