Bank Umum Mulai Terima Pengajuan Relaksasi

MATARAM – Kebijakan relaksasi kredit bagi pengusaha yang terdampak virus Corona (Covid-19) mulai diberlakukan sejumlah lembaga perbankan umum nasional dan BPD kepada debiturnya. Hanya saja, kebijakan relaksasi tersebut di BPR dan finance masih belum ada kejelasan dan titik temu realisasinya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Farid Faletehan mengatakan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah, dimana OJK telah membuat beberapa kebijakan terkait dengan lembaga keuangan, yaitu berupa relaksasi atau kelonggaran dalam bentuk restrukturisasi.

“Kebijakan ini diperuntukan untuk perbankan maupun non perbankan atau seluruh lembaga keuangan. Kami juga sudah sampaikan ke perbankan,” kata Farid, Kemarin.

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur termasuk UMKM. Di mana yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena debitur atau usaha terdampak penyebaran Covid-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Setiap lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang menyalurkan pembiayaan itu ada kebijakan restrukturisasi, artinya, restrukturisasi ini bentuknya macam-macam.  Misalnya, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan cicilan, penundaan sebagian atau penundaan jangka tertentu merupakan ranah dari restrukturisasi.

Kredit atau pembiayaan diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur. Dengan kredit usaha yang nilainya di bawah Rp 10 miliar, yakni diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan suku bunga.

Kebijakan relakasasi kredit nasabah perbank terkait pandemi Covid-19, diantaranya memberikan kelonggaran, keringanan, atau penundaan dan sejenisnya merupakan bentuk relaksasi yang dilakukan melalui restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif. Seperti, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan jumlah cicilan, pengurangan tunggakan bunga, dan penundaan pembayaran dalam waktu tertentu.

Kebijakan relaksasi ini hanya diperuntukan untuk debitur yang mengalami perlambatan kegiatan usaha, karena dampak penyebaran Covid-19. Nasabah dapat langsung menghubungi bank untuk mengajukan permohonan restrukturisasi. Selain itu, debitur yang tidak mengalami perlambatan kegiatan usaha, tetap melakukan pembayaran angsuran pinjaman seperti biasa.

Pimpinan Cabang BNI Mataram, Amiruddin mengatakan, pihaknya telah memberlakukan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, yakni terkait dengan relaksasi kredit bagi UKM.

“BNI mulai memproses permohonan debitur terkait relaksasi debitur terdampak Covid-19 dan sudah ada lebih 100 nasabah yang mengajukan,” katanya  Amirudin. (dev)