Banjir Melanda Wilayah NTB, Zul-Rohmi Gagal Lindungi Hutan

BANJIR BANDANG: Warga korban banjir di Kecamatan Batulayar Lombok Barat saat duduk di atas kayu yang dibawa arus banjir banding.

MATARAM – Bencana banjir bandang yang setiap tahun melanda wilayah NTB. Besar dugaan dipicu atas kerusakan hutan di semua wilayah NTB. Meski sudah masuk empat tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) belum maksimal menjaga kelestarian hutan yang selama ini jadi akar permasalahan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Program unggul NTB Asri dan Lestri yang dihajatkan mampu memberikan efek positif untuk keberlanjutan lingkungan (hutan) di wilayah NTB. Hingga sampai sekarang belum berdampak terhadap perbaikan kondisi hutan di NTB yang kian mengkhawatirkan. Padahal program ini setiap tahun anggaran yang digelontorkan dari APBD NTB mencapai puluhan miliar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi mengakui jika program NTB Asri dan Lestari yang menjadi program unggulan dou doktor belum maksimal dalam mewujudkan lingkungan hutan yang berkelanjutan. Terlebih perambahan dan perusakan hutan terus terjadi. Sehingga ketika datang musim penghujan terjadi banjir dan tanah longsor di mana-mana.

Begitu juga ketika musim kemarau dilanda kekeringan karena ekosistem lingkungan hutan sudah tidak bisa berkontribusi menjaga keseimbangan alam. “Ya belum maksimal (program unggulan NTB Asri dan Lestri). Saya tidak bilang gagal tapi belum maksimal jaga kelestarian hutan,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Kamis (9/12).

Mori melihat perusakan hutan di NTB yang setiap tahun terus terjadi harus disikapi dengan serius. Bahkan harus ada tindakan tegas dari pemerintah yang diberikan kewenangan dalam menjaga kelastarian hutan. “Kerusakan hutan kita ini sudah terjadi berulang kali, kita sudah meminta penegesan. Karena kalau tidak, hutan ini bukan sekarang ini masa depan kalau kita nggak betul-betul prihatin secara serius ini gawat betul,” katanya.

Menurut Mori, ketika hutan tidak diperhatikan secara serius tentu akan berdampak. Ketika musim hujan seperti sekarang akan terjadi banjir dan longsor, kemudian ketika datang musim kemarau akan terjadi kekeringan karena sumbar air tidak ada. “Jadi harus serius. Kita (DPRD) dari dulu sudah menyarankan agar kita lakukan betul repitaliasasi hutan secara betul-betul. Tapi sampai saat ini terus terang belum optimal, karena ini menyangkut masa depan harus betul-betul dilakukan,” ujarnya.

Mori juga melihat ketidak seriusan dalam penegakan hukum terhadap orang yang melakukan perusakan hutan. Bahkan dalam penegakan sangat kurang sekali dilakukan pihak yang diberikan kewenangan dalam menindak ketika ada orang yang melakukan perusakan hutan. “Penegakan juga masih lembek, bisa dibilang sangat kurang sekali. Karena masih banyak sekali terjadi perusakan hutan yang sifatnya masif, terjadi pembiaran dibeberapa dibeberapa tempat. Jadi kita melihat betul-betul kurang serius,” tegasnya.

BACA JUGA :  Lombok Berduka Banjir, Polisi Tidak Izinkan Konser Penyanyi Pamungkas di Senggigi

Dikatakan, Mori tidak bisa kemudian beralasan ketika melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan perusakan hutan, lalu beralasan karena mereka untuk mencari makan. Karena alasan ini tidak bisa menjadi rujukan kemudian lemahnya penegakan terhadap orang yang merusak hutan. Tetapi harus dicarikan¬† alternatif lain yang mereka lakukan tidak kemudian harus merusak hutan sehingga dapat makan. “Maka tidak bisa itu jadi alasan, tapi harus mencari alternatif lain,” ucapnya.

Mori menyarankan, dalam menyikapi persoalan kerusakan hutan yang terus masif terjadi di NTB. Maka pihak pemprov yang memiliki kewenangan dalam mengurusi masalah hutan harus berkerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. “Karena hutan ini wewenangnya ada di provinsi, tapi posisi (hutan) ada di kabupaten jadi saya sarankan harus kerjasama, soal tidak bisa juga hanya provinsi saja,” sarannya.

Karena sejauh ini, sambungnya, Pemprov NTB masih lemah dalam koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten dalam mengurusi persoalan hutan yang ada di NTB. “Jadi koordinasi ini yang belum dilakukan provinsi,” tambahnya.

Seperti diketahui belum lama ini ketika wilayah NTB diguyur hutan lebat sepanjang hari. Di beberapa kabupaten kota terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan permukiman warga terendam dan tertimbun runtuhan tanah. Kejadian yang terjadi di pulau Lombok maupun di pulau Sumbawa.

Bahkan ketika terjadi banjir di Kabupaten Lombok Barat di beberapa kecamatan berdekatan dengan kawasan hutan lindung seperti di Kecamatan Batulayar dan Gunungsari yang dihimpit dengan hutan lindung pusuk. Bahkan di hutan Pusuk yang diharapkan mampu menampung debit air malah terjadi longsor di beberapa tempat sehingga dua kecamatan tersebut dikepung bencana banjir dan tanah longsor yang berdampak terhadap ribuan jiwa menjadi korban.

Kemudian banjir juga terjadi di Bima, Dompu dan Sumbawa. Di mana lahan hutan lindung sudah dipadati dengan tanaman pertanian sehingga ketika terjadi hujan akan mengalami banjir dan ketika musim kemarau akan terjadi kekeringan. “Kita lihat kondisi hutan kita di Bima contohnya sekarang ini sudah gundul sekali. Begitu di hutan yang lain,” pungkasnya Mori.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom yang dikonfirmasi soal persoalan hutan di NTB yang sudah dianggap cukup mengkhawatirkan karena terjadi perusakan hutan yang cukup masif belum dapat memberikan penjelasan. Begitu juga soal berapa jumlah luasan hutan lindung di NTB, barapa yang sudah rusak dan berapa yang masih lestri. Madani hanya menjawab lewat pesan singkat jika belum dapat memberikan penjelasan atau keterangan dikarenakan masih mengasi kegiatan sebagai narasumber. “Maaf masih jadi narasumber,” singkapnya lewat pesan whatsApp pribadinya.

BACA JUGA :  Tarif RT- PCR di Bandara Turun Jadi Rp 525 Ribu

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah melalui akun fecabooknya mengakui jika permasalah hutan jadi penyebab terjadinya banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di wilayah NTB. “Banjir merata menyapa kita di NTB ini. Kalau ditanya apa penyebabnya, semua sepakat karena hutan yang gundul yang pohon-pohonnya sudah terjarah dan lahannya kemudian ditanami jagung,” tuturnya saat berkunjung ke Kabupaten Dompu belum lama ini.

Dalam postingannya, Gubernur memberikan judul “Banjir, hutan yang gundul dan pelajaran dari Kilo Dompu”. “Yang menanam jagungpun sadar, bahwa tindakan mereka bisa mengakibatkan banjir dan merugikan banyak pihak dan daerah kita. Tapi melarang mereka bukan persoalan mudah dan sederhana sepanjang alternatif selain menanam jagung kita tidak sediakan,” kata gubenur dalam postingannya.

Gubernur mengatakan, pemerintah bertahun-tahun sudah melakukan penanaman kembali dan reboisasi. Bibit buah-buahan dan lain-lain sudah tak terhitung jumlahnya ditanam. “Hasilnya nggak efektif karena hasilnya lama. Masyarakat tak bisa lagi diajar berlama-lama dengan bermacam teori tapi tak menyediakan solusi alternatif yang segera, solusi yg instan mereka bisa rasakan dan nikmati,” sambungnya.

Gubernur menyebutkan, misalnya di Kecamatan Kilo Dompu kini ada upaya untuk meretas jalan baru, mengambil solusi yang diharapkan bisa jadi alternatif solusi untuk penghijauan hutan di NTB. “Mudah-mudahan bisa jadi alternatif solusi untuk penghijauan hutan-hutan kita yang gundul. Tanami hutan-hutan gundul kita dengan bibit-bibitan kelor yang cepat menghasilkan dan harga jualnyapun sangat bagus. Pembelinya juga sudah ada. Dan kelor yang ditanam tetap memungkinkan jagung juga bersama untuk ditanam,” sebutnya.

Dengan ditanami kelor, kata Gubernur, yang cepat menghasilkan bisa kemudian diikuti dengan penanaman pohon-pohon lain yang butuh waktu panen lebih lama seperti buah-buahan. “Bibit kelor sdh ada 250 ribu di Kec. Kilo Dompu, Mungkin bisa dicoba juga di tempat lain,” tutup dalam tulisan postinganya. (sal)