GIRI MENANG – Dalam satu bulan terakhir ini kawasan wisata Senggigi dua kali diterjang banjir dan longsor. Terbaru, banjir terjadi Selasa (9/5) lalu. Banjir menerjang kawasan wisata Senggigi tepatnya di depan Hotel Sheraton, dan di Dusun Kerandangan.
Atas masalah ini, DPRD Lombok Barat memberikan atensi. Pemda diminta mengakui bahwa beberapa titik di kawasan Kabupaten Lobar merupakan daerah rawan terhadap berbagai potensi bencana seperti bencana, gempa bumi, banjir, dan juga longsor.
Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah menyatakan bahwa kejadian bencana alam tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga agar daerah ini dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjadikan daerah ini dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang tangguh bencana. “ Pemkab Lombok Barat bersama seluruh stakeholder dan masyarakat harusnya memiliki mindset yang sama dalam manajemen pengurangan risiko terhadap potensi bencana yang ada,” ujarnya, Rabu (10/5).
Ia melihat pemerintah daerah belum fokus melakukan langkah mitigasi bencana. “Saya melihat kita belum fokus untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dalam hal penanggulangan bencana tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun langkah-langkah penanggulangan risiko berbasis komunitas,” ungkapnya.
Pada akhirnya, lanjut dia, fenomena bencana yang terjadi setiap tahun pada daerah dan lokasi-lokasi yang memang sering terjadi bencana setiap tahun secara rutin, hingga pada kenyataannya Pemda pun lebih banyak fokus pada kegiatan pasca bencana. “Wabilkhusus untuk daerah Senggigi perlu mendapat atensi yang serius terkait persoalan tata ruang, isu lingkungan dan persoalan izin mendirikan bangunan. Perlu ada monitoring dan evaluasi yang lebih detail dan kajian yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang tepat,” sarannya.
Sebagaimana diketahui, banjir kembali terjadi di Senggigi. Kuat dugaan banjir itu disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan hutan dan buruknya drainase jalan. Hal itu berdasarkan temuan pihak pemerintah desa Senggigi dan pemerintah kecamatan.
Kepala Desa Senggigi, Mastur, yang dikonfirmasi mengatakan alih fungsi lahan ini menjadi permasalahan yang mendasar yang hingga kini belum tertangani. Sebab cukup banyak lahan hijau berubah menjadi lahan pertanian. Di samping berjamurnya vila di atas perbukitan Senggigi.
Ia mengatakan perlu adanya keseriusan untuk mengatasi permasalahan itu. Terutama dari pihak provinsi dalam hal ini untuk melakukan reboisasi kembali kawasan hutan yang sudah beralih fungsi. Di samping melarang kegiatan alih fungsi lahan untuk pertanian. “Ini butuh penanganan jangka panjangnya,” sarannya.
Diakui setidaknya terdapat sekitar 50 lebih vila yang ada di perbukitan Senggigi yang terdata oleh pemerintah desa. Mastur menegaskan tak akan memberikan rekomendasi ataupun izin adanya bangunan vila baru di kawasannya.
Disinggung soal dranase jalan, pihaknya pun berharap adanya penanganan serius dari pemerintah terutama dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional selaku penanggungjawab jalan. Karena kondisinya jalur gorong-gorong di jalur itu dan pemecah air justru tersumbat bahkan kedalamannya sudah hampir setara dengan jalan.
Meski pemerintah desa ingin melakukan penanganan atas dranase itu, namun pihaknya khawatir akan tumpang tindih kebijakan. Mengingat jalan itu jalan nasional. “Jadinya perlu duduk bersama antara Pemkab Lobar, Pemprov dan Balai Jalan Nasional untuk menangani dranase tersebut,” imbuhnya.
Menurutnya jika banjir terus dibiarkan selain berdampak kepada masyarkat setempat, juga merugikan citra Senggigi sebagai kawasan wisata. Bagaimana tidak kurun waktu beberapa pekan saja sudah dua kali terjadi banjir di titik yang sama. “Ini harus segera ada solusi, duduk bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan balai jalan untuk perencanaannya,” pungkasnya.
Camat Batulayar Afgan Kusumanegara tak membantah buruknya drainase jalan menjadi salah satu penyebab banjir. Dari pantauan yang dilakukan pihaknya terdapat dua gorong-gorong yang terhubung langsung dengan parit utama sumber air yang salah satunya tak berfungsi. “Gorong-gorong yang ada di depan kantor Telkom tidak berfungsi sama sekali,” terang Afgan.
Selain itu got pinggir jalan didapan musala yang seharusnya bisa menjadi pembagi air justru kondisinya tertutup total oleh lumpur dan pasir. Padahal kedalaman got tersebut 1 meter.
Akibat tertimbunnya got yang harusnya bisa menampung aliran air itu justru tak berfungsi. Sehingga air meluap hingga ke jalan dan banjir. Pihaknya segera bersurat ke Balai Palaksana Jalan Nasional untuk penanganan lebih lanjut.(ami)
