Banjir Bima Masuk Status Tanggap Darurat

BNPB JEMBATAN PUTUS: Bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Minggu (2/2), selain membuat akses jalan atau jembatan terputus, juga menelan dua korban meninggal, dan enam warga masih dalam masa pencarian.

MATARAM — Bencana banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi, Minggu (2/2/2025), telah memasuki status tanggap darurat. Menyikapi kondisi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menginstruksikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Provinsi NTB, untuk segera melakukan langkah penanganan darurat.

Langkah-langkah yang menjadi prioritas utama, antara lain penyediaan makanan, air bersih, penanganan kesehatan, serta pemulihan aliran listrik di wilayah terdampak. “Saya sampaikan tadi dalam rapat, BTT (Belanja Tidak Terduga) memang diperlukan, dan ini harus segera kita atur,” ujar Pj Gubernur NTB, usai rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Gubernur NTB, Senin (3/2).

Dalam arahannya, Hasanudin juga meminta agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan. “Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi, dan penerangan (listrik),” tegasnya.

Selain itu, ia juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan logistik dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna memastikan tidak ada warga yang terisolasi.

“Saya suruh merencanakan segera. Bantuan logistik lainnya sudah kita salurkan, termasuk makanan siap saji,” katanya.
Berdasarkan laporan dari Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi, banjir di Kecamatan Wera dan Ambalawi berdampak pada tiga desa. Hingga saat ini, tercatat sembilan warga terdampak, dengan tujuh orang masih dalam pencarian.

Selain itu, banjir menyebabkan 12 rumah mengalami kerusakan, dengan rincian tujuh rumah rusak berat dan lima rumah rusak ringan. Tidak hanya itu, fasilitas umum seperti gedung sekolah, jembatan, dan infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan.
“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima, dan telah dilakukan assessment. Upaya yang akan dilakukan meliputi pembersihan, penyediaan konsumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak seperti makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah, dan air bersih,” jelas Ahmadi.
Ahmadi menambahkan bahwa bencana ini telah memasuki status tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat, sehingga bantuan dapat segera didistribusikan.

“Kita sudah rapat koordinasi dengan Gubernur dan OPD, mulai sore ini tim akan bergerak ke Bima untuk menangani dampak banjir di Wera dan Ambalawi. Gubernur besok akan meninjau langsung lokasi banjir,” tambahnya.

Baca Juga :  2.370 Orang CJH Lansia Gagal Berangkat

Sebagai langkah awal, Pemprov NTB telah melakukan koordinasi terkait infrastruktur yang rusak agar segera diperbaiki, terutama akses jalan dan jembatan yang putus agar warga tidak terisolasi. “Kami akan menormalkan kembali fungsi layanan transportasi, misalnya jembatan yang putus dan jalan yang rusak agar bisa segera digunakan kembali,” ungkap Ahmadi.
Bantuan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman juga sudah dikirimkan, termasuk layanan kesehatan, beras, makanan siap saji, serta bahan bangunan untuk Hunian Sementara (Huntara) bagi tujuh keluarga yang rumahnya hanyut.
Terkait estimasi total kerugian akibat banjir, Ahmadi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu data final. Saat ini, total korban yang masih hilang berjumlah tujuh orang, sementara dua lainnya telah ditemukan. “Pencarian korban masih terus dilakukan oleh BPBD, TNI, Polri, SAR, dan masyarakat,” tambahnya.

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sudah dapat dilakukan mengingat status bencana sudah masuk tanggap darurat. BTT akan digunakan untuk pemulihan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang rusak.

“Soal berapa kebutuhan BTT, nanti akan dikoordinasikan dengan PUPR karena berkaitan dengan infrastruktur. Sementara BPBD akan mengupayakan kebutuhan makanan siap saji dan sarana pengungsian,” terang Ahmadi.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Ervan Anwar, memastikan kesiapan pembayaran BTT untuk penanganan bencana banjir di Bima. “Tunggu statusnya dulu. Kalau sudah ada, BPKAD tinggal membayarkan. Tadi diperintahkan oleh Pak Gubernur bahwa BTT ini juga akan digunakan untuk santunan bagi keluarga korban meninggal,” katanya.
Menurut Ervan, nilai santunan akan disesuaikan dengan kebijakan Gubernur, namun dipastikan tidak sampai miliaran rupiah. “Santunan bagi korban meninggal dunia sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta per orang, tergantung keputusan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur DPRD NTB, Hamdan Kasim, menjelaskan bahwa bencana banjir yang menerjang Kabupaten Bima, telah mengakibatkan dua jembatan utama di Kecamatan Ambalawi, jalur masuk ke Wera, terputus.
Akibatnya, akses menuju Kecamatan Wera mengalami lumpuh total. “Ini jalan status provinsi,” kata Hamdan di kantor DPRD NTB, kemarin.

Baca Juga :  Puting Beliung Sapu Tibu Sisok

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov NTB agar tidak lamban dalam melakukan penanganan terhadap bencana banjir tersebut. Termasuk meminta Pemprov mencari alternatif untuk memperlancar akses jalan di lokasi akibat tiga jembatan di ruas jalan provinsi yang terputus. “Prioritas utama tetap harus penyelamatan nyawa warga,” ucapnya.
Sebab itu, dia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk berkantor di lokasi bencana untuk sementara, terutama BPBD, Dinas Sosial dan PUPR.

Menurutnya, sangat penting OPD tersebut berkantor di sana. Hal ini untuk mengantisipasi bertambahnya korban, dan penanganan secara cepat dan tepat terhadap warga yang terdampak bencana. “Paling tidak harus mengantisipasi bertambahnya korban, misalnya dengan melakukan evakuasi terhadap warga,” imbuhnya.
Selain itu, dinas terkait diharapkan segera melakukan audit terhadap tingkat kerusakan jalan sebagai akibat dari dampak bencana tersebut.

Sehingga bisa diambil langkah perbaikan terhadap kondisi ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Akses lalu lintas juga perlu koordinasi dengan pihak terkait secara cepat. Paling tidak, pengalihan jalan terlebih dulu, untuk memudahkan aktivitas di sekitar lokasi kejadian. “Dan pengalihan jalan harus segera diberitahukan ke masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hamdan juga menyayangkan agenda touring Pemprov NTB, Minggu (2/2). Mengingat di tengah banyaknya warga yang terkena musibah bencana banjir, seharusnya mereka fokus terhadap penanganan bencana tersebut. Meskipun Pemprov juga telah menerjunkan tim ke Bima.
Apalagi bencana banjir itu juga menelan korban jiwa. “Ini menunjukkan kurang pekanya mereka terhadap pesoalan kemanusiaan seperti ini. Harusnya fokus ke sana,“ ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB,, Asaat Abdullah menyayangkan kecilnya anggaran untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi yang ada di pulau Sumbawa pada APBD 2025, yang hanya sebesar Rp 1 miliar.

Dengan minimnya anggaran pemeliharaan ruas jalan tersebut, turut berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan. Mengingat ada tiga jenis pemeliharaan jalan, yakni pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rehabilitasi. “Substansi dari jalan itu ada di pemeliharaan,” pungkas Anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-KSB ini. (rat/yan)