Bahkan, kata Ali BD, dia juga kerap dikatakan sebagai bagian dari umat agama Hindu, karena pernah mendatangi pura menggnakan pakaian umat Hindu. Ada juga yang mengatakan, bahwa dirinya pernah dibaptis masuk agama Kristen. ‘’Agama saya Islam dan tidak pernah akan berubah agama saya sampai kapanpun,’’ tegasnya.
Kemudian pertanyaan lainnya soal larangan PNS ikut berkampanye. Menurut Ali BD, aturan larangan PNS ikut kampanye dialogis tidak terukur. Apa salahnya PNS menghadiri kampanye dialogis yang dilakukannya. Karena dalam kampanye itu justru hanya pidato menjawab pertanyaan warga dan simpatisan yang dilakukan. ‘’Tidak ada aturan jelas yang mengatur PNS tidak boleh mendengar pidato calon kepala daerah. Yang tidak boleh itu PNS sebagai juru kampanye,’’ sebutnya.
Karenanya, Ali BD meminta meminta agar PNS tidak takut menghadiri setiap kampanye dialogis calon kepala daerah. Karena melalui kampanye dialogis paslon, justru PNS bisa menjadi barometer untuk menentukan pilihan siapa yang pantas memimpin NTB 2018-2023. ‘’Kalau saya sih saya anjurkan ya PNS ikut kampanye saya,’’ anjurnya.
Selain itu, Ali BD juga menjawab pertanyaan soal masalah petani tembakau. Ali BD mengaku akan memberikan bantuan setiap tahunnya seperti yang dilakukannya di Lombok Timur. Jika dirinya nanti terpilih menjadi gubernur NTB, maka bantuan modal kepada petani tembakau akan diberikan dua kali lipat dengan jumlah yang diterimanya saat menjabat sebagai Bupati Lotim. ‘’Tolong dicatat itu ya, cukai tembakau yang kita dapat di Provinsi NTB akan kita bagikan semuanya ke petani tembakau. Terutama terbesar akan didapat Kabupaten Lotim, karena penghasil tembakau terbesar dari Lotim,’’ jelasnya.
Begitu juga dengan bahan bakar petani untuk mengomprong tembakau. Jika terpilih menjadi gubernur NTB, petani akan dibebaskan menggunakan bahan bakar apa saja. Tidak sperti saat ini, pemerintah provinsi mengatur bahan bakar petani tembakau. Padahal, jika bahan bakar omprongan petani tembakau tidak diatur, maka akan memberikan keuntungan dari hasil pertaniannya. ‘’Bagaimana kita mengatur bahan bakar petani tembakau, justru sama artinya kita mengatur petani tembakau untuk merugi jika bahan bakar yang kita anjurkan justru merugikan petani tembakau,’’ pungkasnya. (tim)
