GIRI MENANG -DPRD Lombok Barat mengajak masyarakat mengawasi dengan seksama proses rekrutman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal yang perlu diawasi dan diantisipasi adanya potensi kecurangan dalam pengangkatan P3K. Dewan menerima informasi akan adanya potensi kecurangan dalam pengangkatan P3K.
Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah, menyampaikan, potensi kecurangan di sektor tenaga pendidikan misalnya, berkaitan dengan penerbitan SK pengabdian atau SK mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah maupun oleh dinas terkait. “ Misalnya potensi itu dengan memainkan SK mengajar yang sebenarnya baru dua tahun, jadi lima tahun.” Ini yang harus diawasi, “ kata Nurhidayah.
Dengan adanya pola permainan seperti ini, bisa jadi nanti akan terjadi pembengkakan calon guru P3K. Karena banyak calon yang ikut tiba-tiba begitu mengetahui ada pengangkatan P3K. Padahal guru tersebut belum cukup waktu mengikuti P3K. Tetapi karena ada permainan di SK, maka namanya bisa masuk dan nanti bisa lolos menjadi guru P3K.”Karena ada pengangkatan P3K, guru yang belum saat ikut P3K yang baru mulai honor, malah ikut P3K, karena dimainkan SK-nya, ini yang harus dicek lagi saat pendaftaran, apakah benar sudah memenuhi syarat,” pintanya.
Jika kecurangan tersebut benar-benar terjadi, maka dikhawatirkan ada pembengkakan data pendaftar. Dewan meminta BKD membuat pakta integritas, terutama untuk para Unit Pelaksana Teknis ( UPT) untuk mengawasi proses pendaftaran dan penginputan data.”Ini harus ada pakta integritas, BKD harus melakukan itu,” pintanya.
Dengan adanya pakta integritas, nanti UPT akan bertanggungjawab ketika ada permainan yang terjadi. UPT yang sepenuhnya melakukan pengawasan dalam pemberkasan. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah sempat mengusulkan kepada BKD untuk membentuk tim khusus, guna mengantisipasi hal tersebut. Namun BKD mengaku masih kekurangan SDM. Karena kekurangan SDM, makanya dewan meminta BKD membuat pakta integritas di masing-masing UPT untuk menghindari potensi kecurangan.
Di sektor lain, misalnya di kesehatan, DPRD juga memberikan sorotan.(ami)
