Awasi Pilkada NTB, Bawaslu Ajukan Rp200 Miliar

Itratip (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah mengajukan usulan dana pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB 2024, sebesar Rp200 miliar.

“Untuk pengawasan Pilkada NTB kita usulkan Rp200 miliar,” kata Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (5/10).

Namun demikian, dia mengatakan angka besaran itu masih bisa mengalami penyesuaian. Hal itu merujuk kepada review yang dilakukan Bawaslu RI terhadap besaran anggaran yang diajukan Bawaslu setiap provinsi untuk pengawasan Pilkada serentak 2024. “Nanti kan ada pembahasan lagi terkait usulan itu ke Pemda,” ucapnya.

Diungkapkan, dalam penyusunan usulan besaran pengawasan itu berdasarkan kepada surat keputusan (SK) penetapan kegiatan dan pembiayaan Pilkada oleh Bawaslu RI. Misalnya soal penetapan honorarium petugas adhoc dan lainnya.

Baca Juga :  Abdul Hadi Tak Mau Buru-buru Tentukan Pasangan

Lebih lanjut disampaikan Itratip, karena Pilkada digelar serentak di 10 kabupaten/kota di NTB. Maka tentu akan dilakukan sharing dana pengawasan dengan pemerintah kabupaten dan kota. Dengan sharing itu, maka dana pengawasan Pilkada bisa dikurangi.

Nanti, kata dia, seperti apa dana sharing pengawasan Pilkada tersebut. Tentu saja akan ada pertemuan dan pembahasan dengan kabupaten/kota. Misalnya Bawaslu NTB membiayai item untuk honor penyelenggara adhoc sampai ke level TPS.

“Pola sharing anggaran pengawasan nanti kita akan lakukan pertemuan dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membahas soal itu,” tandas Itratip.

Pasalnya, perbedaan besaran honor penyelenggara adhoc di setiap daerah seringkali menjadi problem yang menimbulkan pertanyaan di internal penyelenggara adhoc.

Baca Juga :  Bacaleg DPR RI PAN Diisi Izzul Islam Hingga Mantan Kakanmenag

Pihaknya berharap dana pengawasan Pilkada bisa mulai dialokasikan penganggarannya dalam APBD NTB 2023. Sehingga dana pengawasan itu bisa dialokasikan dua kali anggaran, yakni 2023 dan 2024. “Dengan begitu, diharapkan Pemda bisa mencicil untuk anggaran pengawasan Pilkada,” harap Itratip.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi NTB, Agus Hilman mengungkapkan pihaknya masih menunggu undangan dari Pemprov NTB untuk membahas lebih lanjut terkait usulan anggaran Pilkada NTB yang diajukan oleh KPU NTB.

Nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut antara KPU, Pemprov NTB dan DPRD NTB perihal rasionalisasi anggaran Pilkada NTB 2024.

Pihaknya telah mengajukan usulan anggaran pilkada NTB sebesar Rp 277 miliar lebih. “Kita masih tunggu pembahasan dengan Pemprov,” jelasnya. (yan)

Komentar Anda