MATARAM—Menyonsong Pilkada di tiga kabupaten kota di NTB tahun 2018, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tiga daerah yang menggelar pilkada serentak diminta membuka penjaringan bakal calon kepala daerah pada awal tahun 2017.
"Penjaringan di tiga DPC akan dimulai awal tahun 2017," kata Ketua DPW PPP NTB, Hj Wartiah, kepada Radar Lombok, Senin kemarin (31/10).
Adapun tiga DPC itu adalah Lombok Timur, Lombok Barat dan kota Bima. Namun sebelumnya, tiga DPC tersebut diminta fokus melakukan penguatan struktur kepartaian mulai dari tingkat DPC hingga ke tingkat PAC dan ranting, serta peningkatan kapasitas kader.
Diharapkan, dengan upaya itu bisa memaksimal dan mengoptimalkan kerja-kerja mesin politik partai dalam meraih kemenangan di pilkada serentak 2018.
"Target kita adalah menang di semua tiga kabupaten kota," ungkap ketua Komisi V DPRD NTB itu.
Karena itu, rentang waktu dua bulan tersisa di penghujung akhir 2016 ditargetkan sudah dilaksanakam muayawarah kecamatan dan PAC. Di samping itu, sisa waktu itu agar bisa digelar pendidikan kaderisasi tingkat pratama.
Ia mengatakan, PPP sangat terbuka dengan figur luar. Asalkan, figur tersebut harus mengikuti semua prosedur dan tahapan berlaku dalam proses penjaringan di internal partai berlambang kabah tersebut.
Kendati demikian, sebagai partai kader PPP akan memberikan prioritas kepada kader terbaik untuk diusung dalam pilkada di tiga kabupaten kota. Namun tentunya dengan terlebih dahulu dilihat dan ditelaah elaktabilitas dan popularitas, sebagai pertimbangan potensi kemenangan di pilkada.
"PPP pun secara resmi bakal melakukan survei. Kemungkinan akhir tahun atau awal tahun 2017 kita survey," tambahnya.
Ia menambahkan, DPC kabupaten kota hanya bertugas melakukan proses penjaringan terhadap bakal calon kepala daerah tersebut. Hasil penjaringan kemudian diteruskan kepada PPP NTB. Berikutnya, di provinsi akan meneruskan hasil penjaringan tersebut kepada DPP di Jakarta untuk dimintakan rekomendasi dan persetujuan.
Ia memastikan proses penjaringan bakal calon kepala daerah akan dilangsungkan di DPC kabupaten kota akan berlangsung terbuka dan transparan.
Sementara itu, pengamat politik NTB, Dr Ahyar Fadli mengatakan, salah satu upaya untuk bisa mencegah ada politik transaksional dalam penentuan bakal calon kepala daerah akan diusung parpol dengan penjaringan secara terbuka, transparan, kredibel dan jujur. "Kalau tahapan awal penjaringan sudah melalui proses baik dan transparan. Saya yakin calon kepala daerah dihasilkan pun akan baik, berkompoten, punya kapasitas dan sesuai kehendak public," katanya.
Namun acap kali penjaringan calon kepala daerah oleh parpol sangat tertutup, tidak transparan, tidak sesuai kehendak kader maupun publik. Penjaringan di parpol terkesan hanya formalitas belaka, dan hanya menjadi urusan dan kepentingan segelintir elit parpol.
Semua sangat tergantung dari selera elit parpol. Pendekatan pragmatisme elit lebih mengemuka ketimbang kapasitas, kompotensi, track recard dari calon kepala daerah tersebut.
Akibatnya, parpol banyak mengusung calon kepala daerah bermasalah secara hukum, cacat moral dan bertentangan aspirasi kader dan publik. Biasanya kader parpol dan publik tiba-tiba saja disodorkan secara paksa oleh elit terhadap bakal calon kepala daerah didukung dan diusung parpol. Tanpa elit parpol mau menjelaskan dan memaparkan baik kepada kader dan publik, alasan diusung calon kepala daerah tersebut. (yan)
