PRAYA – Para atlet yang sudah berlaga di perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua menggelar aksi demonstrasi. Mereka mendatangi kantor bupati dan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lombok Tengah untuk meminta pembayaran uang Pelatda yang belum dibayarkan selama enam bulan tahun 2021.
Atlet yang didampingi Koalisi Masyarakat Peduli Olahraga (Kompol) ini juga mendesak agar ketua KONI Lombok Tengah dan jajarannya untuk segera mundur dari jabatannya. Karena mereka beranggapan selama ini KONI tidak melibatkan sejumlah cabang olahraga (cabor) selaku anggota KONI. KONI juga tidak memberikan sepenuhnya gaji atlet Pelatda di daerah itu.
Salah satu atlet futsal yang meraih medali perunggu di PON Papua, Makrifatul Amri menyatakan, KONI sudah menjanjikan kepada mereka dana Pelatda sebesar Rp 1,5 juta per bulan akan dibayar sebelum mereka berangkat ke Papua. Tapi sampai mereka pulang ternyata dana tersebut tidak kunjung terbayarkan. “Kita dijanjikan sejak 16 September 2021 akan dibayar gaji selama enam bulan. Kita sudah meminta dan sudah ada grup khusus atlet dengan besaran Rp 1,5 juta perbulan. Karena percuma ada grup di KONI yang diisi ketua dan lain sebagainya,” sesal Makrifatul Amri saat aksi di kantor KONI Lombok Tengah, Kamis (7/10).
Ditegaskan, atlet futsal dari Lombok Tengah hanya mereka bertiga. Selain dirinya, ada dua orang lagi yakni Muhammad Wildan dan Dede Rahmadi. Sehingga pihaknya sangat berharap agar KONI memberikan hak bagi para atlet. Terlebih Pemkab Lombok Tengah sudah menggelontorkan dana tersebut. “Selain itu, pemkab juga memberikan kami kemarin uang saku Rp 4.400.000 masing-masing atlet. Tapi dana yang di KONI kami belum diberikan,” terangnya.
Salah satu pembina cabor futsal Lombok Tengah, Nopian Supriadi mengaku sangat kecewa dengan kepengurusan KONI Lombok Tengah. Mereka telah membina atlet dari titik nol sehingga bisa menjadi juara. Bahkan salah satunya masuk menjadi kiper timnas Indonesia. “Bahkan ada juga yang akan masuk timnas j sesuai prediksi kami. Ironisnya, dana atlet sampai hari ini belum terbayar. Ada sembilan atlet dan satu pelatih belum dibayarkan selama enam bulan hingga total semuanya sekitar Rp 90 juta. Jadi kami mempertanyakan dana ini dikemanakan padahal sudah dianggarkan oleh pemkab,” tagihnya.
Kabid Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikopra) Lombok Tengah, Lalu Moh Hilim menegaskan, uang Pelatda dari tahun 2020 untuk PON Papua awalnya diberikan melalui rekening masing- masing atlet. Namun pada tahun 2021 diberikan melalui KONI dan itu sudah mereka salurkan. “Sudah kami berupaya memediasi dengan pihak KONI dan terakhir kami pertegas agar sebelum berangkat agar diselesaikan. Bahkan sebelum pemberangkatan pada malamnya dari Pak Bupati juga memberikan kepada para atlet. Yang jelas dana sudah kami serahkan kepada pihak KONI, terangnya.
Plt Kepala Dispora Lombok Tengah, Jalaludin juga mengaku sangat kaget karena mereka berpikir persoalan ini sudah ada titik temu. Mengingat kewajiban pemkab secara kedinasan sudah mereka penuhi apa yang sudah menjadi permintaan dari KONI Lombok Tengah. “Kita sudah memberikan kepada KONI dan ini sudah menjadi kewenangan dari KONI. Makanya kita kaget ternyata persoalan tersebut belum diselesaikan,” sesalnya.
Bendahara KONI Lombok Tengah, Fathurrahman yang dikonfirmasi menjelaskan, untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran memang wajib hukumnya akan disampaikan ke pemda dan penggunaan anggaran baru dilaporkan pada akhir tahun. Terkait dengan dana yang belum diberikan selama enam bulan ini pihak KONI sudah mengagendakan untuk memberikan para atlet setelah semua pulang dari Papua. “Dana atlet akan kami agendakan dan buat acara untuk penyerahan. Di satu sisi dana PON semuanya ditanggung KONI provinsi dan kami hanya gunakan dana dukungan. Jadi sekarang juga ada penambahan lima atlet, makanya dengan dana yang terbatas kita akan bagi kepada para atlet ini. Karena mereka berasal dari Lombok Tengah,” jelasnya. (met)
