MATARAM – Hasil sementara assessment yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap 26 pejabat eselon II Pemkot Mataram menyimpulkan semua pejabat lulus 100 persen dan memenuhi syarat jadi pimpinan SKPD. Namun, hanya ada 40 persen peserta yang masuk kategori paling bagus dan sesuai dengan jabatan yang diembannya saat ini. Ada 60 persen pejabat yang memenuhi syarat menjadi pemimpin tetapi penempatan tugasnya tidak sesuai.
Ketua tim asessment Dr. Muazzar Habibi menyampaikan ada 60 persen pejabat yang dikategorikan lagi mejadi dua kategori yakni, pertama pejabat yang cocok dan memenuhi syarat menjadi pemimpin tetapi ada sebagian besar penempatan tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak pas dari jabatan yang diemban saat ini. “ Banyak pejabat yang tidak sesuai penempatannya,” kata Muazzar kepada Radar Lombok saat di konfirmasi kemarin.
Ada 60 persen pejabat yang harus mendapatkan pembinaan berupa peningkatan kecakapan hidup agar bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. “Kategorinya ada yang sangat baik, baik dan harus diberikan pembinaan lagi,” ungkapnya.
Setelah tes tulis psikologis, penilaian akan berlanjut ke tahap selanjutnya yakni peninjauan lapangan atau evaluasi kinerja yang akan dilakukan oleh tim lapangan yang sudah dibentuk. “Empat orang yang bertugas kemarin tes tulis sudah selesai,” katanya.
Evaluasi kinerja di lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober yang akan dipimpin oleh ketua tim lapangan Dr. Iwan Harsono. Evaluasi kinerja diperkirakan bisa dilakukan selama satu minggu. Ditergetkan pada awal bulan November tim sudah bisa menyerahkan selengkapnya hasilnya.
Jika sebelumnya ada tim yang sempat mendatangi beberapa SKPD, hal itu hanya untuk melengkapi persyaratan saja. Evaluasi kinerja belum dimulai. Hasil assessment nanti akan diserahkan ke Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh. Hasil penilaian ini menjadu acuan dilakukan perombakan jajaran.
Menyangkut pemilihan orang-orang yang pantas, tentu akan ada beberapa pertimbangan yang akan dipakai oleh wali kota. Salah satunya faktor “kecocokan” antara wali kota dengan pejabat tersebut. Kalau antara wali kota dan pejabat tidak ada kecocokan, lalu bagaimana bisa bekerja dengan baik. “ Kecocokan bekerjasama ini akan jadi pertimbangan juga,” terangnya.
Muazzar mengingatkan, misalnya nanti ada pejabat yang mendapat nilai bagus, namun ternyata wali kota menganggapnya tidak cocok dari segi loyalitas dan lain-lain, maka semuanya diserahkan ke wali kota.
Kepala daerah berhak memilih siapa yang cocok, memiliki loyalitas dalam bekerja. Kalau tidak ada kecocokan antara wali kota dan pimpinan SKPD bagaimana bisa berjalan semua program yang sudah disiapkan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha menilai kebijakan assessment ini sudah tepat untuk memetakan para pejabat Pemkot yang sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian masing-masing.
Politisi PDIP ini berharap semua pejabat bisa mengikuti dan bisa menghasilkan nilai-nilai yang memuaskan. Terutama berkaitan dengan kemampuan pengembangan diri dari para pejabat yang nanti mengkuti assessment.”Cara ini cukup tepat untuk melakukan pemetaan pejabat,” jelasnya.
Ia berpesan kepada wali kota, jika assesment selesai dan wali kota akan mengisi jabatan, wali kota tidak hanya berpatokan pada hasil assessment saja. Tetapi masih ada faktor lain yang bisa menjadi rujukan.”Jangan berpatokan di hasil assessment kalau mau menempatkan seseorang,” pintanya.(ami)
