ASN Terlibat Politik Praktis Harus Dicopot

H Sakduddin
H Sakduddin (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengambil sikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis baik yang hendak maju sebagai calon kepala  daerah maupun menjadi partisan maupun pendukung dengan mendukung calon kepala daerah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, H Sakdudin  menegaskan, saat ini sejumlah ASN yang memegang posisi sebagai kepala SKPD yang mulai mengkampanyekan diri ikut pilkada. Ada juga yang namanya santer disebut akan ikut pilkada meskipun masih malu-malu. Selain itu, ada pejabat yang secara terang-terangan menampakkan dukungannya pada bakal calon gubernur tertentu.

Dia menunjuk  Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Rosiady Sayuti yang sempat dinilai memberikan dukungan pada salah satu bakal calon gubernur  melalui media sosial (Medsos) twitter belum lama ini.  Sakdudin  meminta gubernur mengambil sikap tegas terhadap Rosiady Sayuti. Sikapnya yang secara terang-terangan melakukan politik praktis tidak bisa dibenarkan. “Kalau saya jadi gubernur, langsung Sekda saya buat nonjob dari jabatannya,” kata Sakduddin di gedung DPRD NTB, Kamis kemarin (13/7).

Baca Juga :  Relawan Ali BD Diklaim Hingga Tingkat Dusun

Oleh karena itu, gubenur diminta tegas dan tidak boleh memberikan keistimewaan kepada ASN yang terlibat politik praktis. Apabila dibiarkan, maka nama gubernur sendiri yang rusak karena dianggap membiarkan anak buahnya melanggar aturan. “Makanya copot saja jabatan Sekda, atau siapa pun PNS yang berpolirik praktis,” imbuhnya.

Gubernur juga diminta menegur pimpinan SKPD yang berpolitik.  Sakduddin kasian dengan gubernur, sikap kepala dinas yang berpolitik tanpa izinnya, sama dengan tidak menghormati gubernur. Fraksi Gerindra sendiri mengaku sangat mencintai gubernur. Kepemimpinannya telah mampu membawa NTB lebih baik. “Jangan gara-gara kelakuan anak buahnya, nama gubernur rusak. Itu yang kami tidak mau,” ucap Sakduddin.

Sebagai seorang birokrasi yang memiliki atasan, para ASN  seharusnya melapor dan meminta izin dulu kepada gubernur. Sehingga tidak asal melakukan kampanye dan sosialisasi ke masyarakat sebelum ada izin dari atasan. “Mereka-mereka ini kalau tidak izin dulu kepada gubernur, artinya mereka tidak hargai gubernur. Pokoknya semua yang ikut politik praktis, saran saya sih dicopot saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Golkar Akhiri Puasa Nyalon di Pilkada Lotim

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan ketua fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmuzi yang mengecam keras para PNS berpolitik praktis. Apapun alasannya, status PNS selalu melekat sehingga tidak bisa beralibi sebagai pribadi atau pengurus sebuah organisasi.

Ruslan bahkan berencana akan melaporkan Sekda NTB, Rosiady Sayuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. “Sekda kita sekarang ini telah memberikan contoh buruk, sangat buruk. Dia harus dicopot dari jabatannya kalau menganggap apa yang dilakukan itu tidak salah. Makanya kami juga berencana mau laporin dia ke KASN kalau tidak minta maaf ke publik,” tandasnya. (zwr)

Komentar Anda