ASN Nyolong Mudik, TPP Dipotong

PATUHI ATURAN : ASN dan pegawai Pemkot Mataram dilarang curi start libur lebaran. (Ali Ma'shum/Radar lombok)

MATARAM – Cuti bersama Idul Fitri mulai tanggal 6-15 April 2023 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Menindak lanjuti keputusan ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tegas diminta mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

ASN dilarang untuk menambah libur, termasuk dengan modus curi start atau mudik duluan ke kampung halamannya. ASN harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. “Tidak ada itu (mudik duluan) sudah ada jadwal liburnya,” ujar Asisten III Setda Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati, Rabu (3/4).

Imbauan dikeluarkan bukan tanpa sebab. ASN atau pegawai yang mudik duluan dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. ASN pun harus menjadi contoh, termasuk dengan tidak menambah libur Lebaran Idul Fitri. “Jadi ikut ketentuan saja,” katanya.

Baca Juga :  OTT Pasar ACC, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Pemkot Mataram berupaya untuk memastikan kehadiran pegawainya. Absensi online yang ditetapkan menjadi tameng dan bisa mencegah pegawai liburan. Karena lewat absensi online, titik koordinat keberadaan pegawai bisa terpantau. “Mereka itu kan sudah ada aturan masuk kerja. Kita ada absensi online, sudah tidak ada peluang-peluang seperti itu kalau di Kota Mataram,” ungkapnya.

Asnayati mengutip pernyataan Sekda Kota Mataram yang meminta seluruh ASN dan pegawai mematuhi jam kerja selama bulan Ramadan. Kemudian pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sebelum tiba cuti bersama. “Jadi tidak ada itu mencuri-mencuri (libur) tidak boleh. Sekarang sudah ada absensi online,” terangnya.

Untuk ASN yang nekat menambah libur, Asnayati menegaskan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yakni Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bisa dipotong karena melanggar ketentuan. “Nanti Kepala OPD yang melakukan pengawasan melekat di sana. Tentu ada aturan di sana tidak usah dipertanyakan (potong TPP),” jelasnya.

Baca Juga :  Proyek Perumahan PT Varindo Diprotes Petani

Untuk mempertegas tentang aturan tersebut, Pemkot Mataram menyiapkan surat edaran Wali Kota yang menjadi acuan bersama. “Secara umum pasti ada nanti surat edaran Pak Wali,” pungkasnya.

Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, ASN diminta mengikuti dan mematuhi ketentuan yang dikeluarkan pemerintah pusat. ASN diminta untuk tidak menambah libur dengan mudik duluan ke kampung halaman. Dijelaskan juga ASN yang melanggar ketentuan ini bisa dikenakan sanksi. ‘’Tentu ada sanksi, jadi patuhi dan jangan langgar aturan,” kata Sekda. (gal)

Komentar Anda