KOTA BIMA – Larangan berpolitik praktis tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk pegawai yang berstatus honorer. Karena tidak sedikit pegawai berstatus honorer yang berpolitik praktis, seperti melalui media sosial (medsos).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima mulai melihat keterlibatan guru honorer dalam politik praktis di medsos. Tidak jarang, mereka yang berlatar belakang sebagai pendidik ini secara terang-terangan menyatakan dukungan dan meminta dukungan dari nitizen. “Sesuai UU nomor 53 tahun 2010, bukan hanya ASN yang dilarang berpolitik praktis tapi juga honorer,” ungkap Kepala Dikbud Kota Bima Alwi Yasin MAP.
Melihat fenomena di medsos, Alwi dengan tegas melarang kalangan Dikbud berpolitik praktis. “Baik ASN maupun honorer sama – sama tidak boleh berpolitik praktis,” tegasnya.
Dijelaskan Alwi, semua pegawai diberikan gaji oleh negara yang sumbernya dari uang rakyat. Sehingga secara profesional, seorang pegawai harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Dikatakan Alwi, untuk pegawai honorer terikat akan undang-undang (UU) pelayanan publik No 25 tahun 2005. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
“Harus bekerja sesuai tupoksi, dalam memberikan pelayanan kepada publik. Artinya siapapun penyelenggara pelayanan publik, baik ASN dan honorer harus mengikuti aturan,” ujar Alwi.
Bagaimana jika ada tenaga honorer yang terbukti berpolitik praktis ? Alwi memastikan, pegawai honorer tersebut akan diputus kontrak kerjanya.
Ia meminta kepala sekolah dan jajaran guru turut melaporkan kepada Dikbud. Siapa saja oknum yang terlibat, karena Dikbud menginginkan tenaga pendidik itu mengajar, bukan berolah argumentasi kampanye.
“Saya sudah terima laporan beberapa guru yang aktif berpolitik praktis di medsos, saya sudah berikan peringatan awal. Berkonsentrasi saja mendidik siswa, tidak usah repot dengan politik,” pungkas Alwi. (tin)
