Aset PT BSI Disita Kantor Pajak, Pemprov Putuskan Kontrak

RAPAT KLARIFIKASI: Sekdis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Hikmah Aslinasari saat memimpin rapat klarifikasi di ruang rapat Nila Anjani Dislutkan NTB, Rabu (12/6). (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kantor Pajak Pratama Sumbawa telah melakukan penyitaan terhadap aset PT. Bali Seafood Indonesia (BSI) di area Pelabuhan Perikanan Teluk Santong. Penyitaan aset pabrik ikan itu, lantaran PT. BSI memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan.

“Aset-aset tersebut, berupa mesin-mesin yang telah disita oleh Kantor Pajak Pratama Sumbawa,” kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Hikmah Aslinasari usai rapat klarifikasi di ruang rapat Nila Anjani Dislutkan NTB, Rabu (12/6).

Pemerintah Provinsi NTB ujar Hikmah telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kontrak secara sepihak dengan PT. BSI. Keputusan ini diambil karena PT. BSI dianggap tidak memenuhi berbagai komitmen yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Penyitaan aset oleh Kantor Pajak Pratama Sumbawa merupakan langkah lanjutan dari upaya penegakan hukum atas tunggakan pajak yang dimiliki oleh PT. BSI,” katanya.

Dalam rapat tersebut sambung Hikmah dibahas secara mendetail mengenai prosedur penyitaan, status aset yang disita, serta implikasi hukum dan administratif dari tindakan tersebut. Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menegakkan peraturan dan memastikan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi memenuhi kewajiban hukum dan komitmen yang telah disepakati.

“Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain agar lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, investor asal Amerika Serikat PT. Bali Sea Food Indonesia (BSI) telah membangun pabrik pengolahan ikan bertaraf internasional, di atas lahan milik Pemprov NTB seluas 2 hektare di Teluk Santong Sumbawa. Dengan nilai investasi mencapai Rp10 miliar, kerja sama pengelolaan aset ini dimulai dari 2013.

Namun operasional perusahaan tersebut tak berselang lama. Setelah hilang entah kemana, dan hingga kini tidak ada kabar beritanya. Akibatnya, pabrik yang terbangun di lahan seluas puluhan hektar yang merupakan aset Pemprov NTB tersebut, terkesan mangkrak. Padahal investasi pengolahan ikan itu diharapkan mampu membangun ekonomi sekitar. (rat)

Komentar Anda