Aset Pemkot Masih belum Rapi

HM. Zaini (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM– Meski Pemkot Mataram sudah dua kali berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi pengelolaan aset belum beres. Ini juga selalu menjadi catatan BPK. Untuk menyelesaikan masalah aset ini, Pemkot sudah mengajukan pembahasan Perda Barang Milik Daerah (BMD) di DPRD Kota Mataram.

Ketua Pansus Raperda BMD di DPRD Kota Mataram HM. Zaini mengatakan, aset sampai saat ini masih menjadi terdapat masalah. Kendalanya karena masih ada keterkaitan antara beberapa pihak dalam aset daerah diantaranya keterlibatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait masalah sertifikat, ada keterlibatan pengadilan dan adanya sengketa antara Pemkot dengan warga.” Kedepan pengelolaan aset harus serius,” kata Zaini kemarin.

Dalam rapat Pansus beberapa waktu lalu, Pansus menekankan agar nanti dalam pengelolaan aset harus serius. Pencatatan administratif aset harus semakin teratur. Data harus semakin baik baik menyangkut aset milik pemerintah maupun milik warga kemudian dibeli oleh Pemkot. “ Asal-muasal aset harus ditelusuri oleh SKPD yang baru untuk memperbaiki administrasi aset,” tegasnya.

[postingan number=3 tag=”aset”]

Sesuai Permendagri Nomor 19 tahun  2016, aset di Mataram harus segera diklirkan. Dua kali Pemkot meraih WTP, tapi di dalam WTP tersebut masalah aset tetap menjadi catatan dan rekomendasi BPK untuk diselesaikan.” Percuma kita WTP kalau catatan masalah aset tetap jadi temuan,” terangnya.

Pembentukan Perda BMD ini diharapkan nanti catatan mengenai aset bisa dituntaskan. Karena aset ini juga menyangkut pihak-pihak luar. Contohnya beberapa aset yang kemarin masih ada gugatan di pengadilan. Masih ada beberapa aset milik pemerintah pusat yang belum diserahkan ke daerah. “ Ini yang masih menjadi permasalah,”ungkapnya.

Caranya,d ewan dan eksekutif harus bersama dan proaktif untuk menyelesaikan masalah aset. Sekarang sudah ada aturan di SKPD bahwa pengguna barang itu bertanggung jawab pada pimpinan SKPD. Di dewan sendiri ada beberapa aset masih belum jelas keberadaannya contohnya bekas perbaikan  ruangan berupa karpet dan barang lainnya kemana barang-barang tersebut setelah tidak dipakai lagi.

HM. Syakirin Hukmi selaku Kepala BKD Mataram mengatakan pihaknya meminta waktu satu sampai dua tahun untuk merapikan aset.” Kami minta diberikan waktu satu atau dua tahun untuk menyelesaikannya,” ungkap Syakirin singkat.(ami)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid