PRAYA-Pelaksanaan Hari Tani Nasional (HTN) ke 56 yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Tengah, tak lepas dari kritikan.
Bahkan, pelaksanaan HTN ini banjir kritikan karena politis bukan populis. Di mana HTN seharusnya lebih banyak bagaimana mengdepankan hak-hak petani kedepannya. Sebab, selama ini masih banyak hak-hak petani yang terinjak-injak. ‘’Kami dukung pelaksanaan HTN ini. Tapi kesannya terlalu politis, bukan populis,’’ ungkap Ketua LSM Lesa-Demarkasi NTB, Hasan Masat, kemarin (24/9).
Menurut Hasan, HTN seharusnya bicara persoalan pupuk yang selalu dihadapkan kepada petani setiap musim tanam. Bicara bagaimana petani mengatasi masalah hama yang menyerang tanaman mereka setiap tahunnya. Atau, bagaimana bagaimana petani meningkatkan hasil produksi tanaman mereka agar bisa lebih sejahtera.
Terlebih, sambung Hasan, di NTB masih banyak petani gurem (buruh tani). Mereka hidup di bawah belas kasihan tuan tanah. Kemudian masih seringnya hak petani dirampas oleh kepentingan kapitalis, terutama di wilayah pariwisata. ‘’Seharusnya HTN ini bicara masalah petani. Hiburan itu perlu, tapi apa korelasinya dengan petani,’’ tanyanya.
Sebagai penggiat sosial, Hasan mengaku kecewa dengan pelaksanaan HTN yang terkesan hura-hura itu. Karena kedatangan artis papan atas ke daerah itu sama sekali jauh menyimpang dari hajatan petani. Substansi persoalan yang harus dibahas dan diperjuangkan hilang. ‘’Jangan sampai artisnya asyik bejingkrak, tapi nasib petani kita masih terinjak-injak,’’ tandasnya.
Kritikan sama juga disampaikan Ketua LSM Formapi NTB, Ichsan Ramdani. Dia menilai, pelaksanaan HTN di Lombok Tengah telah keluar dari roh petani. Kesannya ada kepentingan partai politik semata untuk melebarkan sayapnya. Terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dihelat tahun 2018 mendatang. ‘’Pelaksanaan HTN ini sudah keluar dari rohnya petani,’’ kritiknya.
Ditambahkan Ramdani, mestinya HTN ini menyentuh program pertanian, seperti kelangkaan pupuk, bibit, irigasi, dan masalah lainnya. ‘’Mestinya ini masalah petani yang harus dipikirkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), bukan hiburan semata,’’ tandasnya.
Ditimpali Ketua LSM Kajian Advokasi Sosial serta Trasparansi Anggaran (Kasta) NTB, Muhannan, kegiatan HTN ini malah mengabaikan jeritan petani. Seperti seminar Leadership Forum di Kampus IPDN, petani seharusnya diundang, minimal ada perwakilan dimasing-masing desa. Namun, yang diundang malah para pejabat dan kader partai yang tidak mengerti dengan pertanian. ‘’Wajar, jika HTN ini kemudian banjir kritikan dan tudingan terhadap kepentingan parpol tertentu,’’ timpalnya.
Sementara Ketua Panitia Lokal HTN ke 56, H Nursiah yang dikonfirmasi menepis semua tudingan LSM tersebut. Jelasnya, Lombok Tengah secara kebetulan ketempatan acara nasional tersebut. Sebagai tuan rumah, pemda harus mem-
Terkait beberapa kegiatan besar, seperti hiburan artis papan atas. Semua itu sudah diatur panitia pusat. Peran dan tupoksi panitia lokal sendiri dalam beberapa item kegiatan. Seperti Festival Tani Indonesia (FTI) yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Lomba Mewarnai oleh Dinas Dikpora. “Karena kegiatan HTN ini dekat dengan HUT Lombok Tengah, makanya beberapa kegiatan yang ditangani kabupaten, itu sudah dimasukkan dalam perayaan HUT ke 71,” jelasnya. (cr-ap)
