TANJUNG – Para nelayan di Kabupaten Lombok Utara masih banyak menggunakan alat tangkap tradisional yang berukuran kecil. Alhasil tangkapan para nelayan masih sedikit dan ikan-ikan kecil.
Untuk meningkatkan hasil tangkapan itu, para nelayan mendapatkan arahan pembinaan dalam memodernisasi perahu nelayan dan alat tangkapnya. Selain itu, dari hasil tangkapan agar bisa memutar dan bisa saling pinjam antar nelayan ketika membutuhkan para nelayan sudah membentuk koperasi nelayan bernama Mina Jaya Utara yang difasilitasi Pemkab Lombok Utara.
Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara I Wayan Suartana mengungkapkan, perikanan tangkap sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perikanan, skala kecil nelayan yang menggunakan kapal dibawah 5 GT dan di Lombok Utara tidak ada yang melebihi dari itu semuanya masuk nelayan kecil. “Sehingga semua nelayan masuk ke kewenangan kabupaten,” terangnya kepada Radar Lombok, Kamis (22/2).
Hingga sekarang masih banyak para nelayan menggunakan alat tangkap sederhana. Untuk itulah, pihaknya pada tahun ini masih tetap fokus modernisasi armada dari belum punya mesin ke pakai mesin. Ada juga program konversi mesin BBM ke BBG bersumber dari Kementerian ESDM. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1.514 unit, tetapi belum diketahui berapa yang akan direaslisasikan karena masih menunggu konfirmasi pusat. Kemudian, untuk armada besar sudah ada proyek di Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung menggunakan alat tangkap lebih besar. Karena masih banyak tradisional dan alat tangkap kecil. “Tapi, hasil tangkapan tahun 2017 itu mencapai 6.400 ton,” ungkapnya.
Mengingat akan kebutuhan para nelayan agar hasil tangkapan tidak langsung habis. Pihak dinas pun sudah menfasilitasi pembentukan koperasi nelayan yang sudah masuk menjadi anggota 51 Kelompok Usaha Bersama (KUBe), kelompok penghasil perikanan, dan masyarakat pendukung (pedagang ikan, pengolah ikan). Koperasi ini memiiliki anggota 883 orang dari jumlah nelayan yang terdata 2.401. Akan tetapi, ketika jumlah nelayan ini kembali identifikasi banyak yang berkurang disebabkan pindah profesi, tidak nelayan lagi, dan meninggal. “Dari kartu nelayan yang kita idenfitikasi dari NIK-nya dengan data 2011 sebanyak 1.677 orang. Khusus koperasi siapapun yang menjadi anggota ini dipersilakan,” tandasnya.
Diharapkan adanya koperasi ini bisa mengatur semua usaha perikanan supaya dikelola koperasi. Karena selama ini yang diuntungkan ketika ada penjualan ikan di Bayan, Gangga kemudian ada mendatangkan kapal dari luar ke Lombok Utara. Akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan di Lombok Utara. “Ke depan, kita akan mengatur distribusi hasil tangkapan itu melalui koperasi. Jika ada nelayan andon memasang rumpon di Lombok Utara harus bekerja sama dengan kelompok nelayan dan koperasi sekaligus dalam menjualnya. Kemudian, kopersi yang mengatur apakah menjual ke pengepul atau bawa keluar,” harapnya.
Disebutkan, koperasi ini sudah berhasil mengumpulkan iuran sebesar Rp 106 juta untuk modal simpanan wajib nelayan, bukan dari dinas. Terkait lokasi penjualan nelayan, kata pria berkacamata ini, memang nelayan saat ini masih berada di masing-masing pesisir. Untuk menempatkan satu tempat penjualan, pihaknya sudah mengkaji tahun lalu kawasan pengembangan perikanan tangkap. Dari hasil kajian itu ada tiga titik, yaitu pesisir Lekok dan Dusun Karang Amor Desa Gondang dan pesisir Karakas Desa Persiapan Segara Kanton Kecamatan Gangga. Sesuai RTRW pengembagan tempat penjualan ikan (TPI) itu bisa di Kecamatan Gangga dan Kayangan. Kemudian terpilih di Kecamatan Gangga, karena di Kecamatan Kayangan ada Bandar Kayangan, kemudian Kecamatan Tanjung kota kabupaten, dan Pemenang kawasan pariwisata. “Kita mengacu ke RTRW,” jelasnya.
Dari sisi pengkajian, armada paling besar di Lombok Utara berada di Karakas, termasuk jual beli ikan antarnelayan. Sekretariat koperasi juga berada di sana. Progres rencana pengembangan TPI masih melakukan studi kelayakan dari tiga titik itu. Sebab, tidak bisa mengharapkan pusat jika untuk pembangunan TPI baru sehingga harus ada embrionya dulu. “Realisasinya tergantung anggarannya, bantuan pusat tidak bisa membangun TPI baru, harus ada embrionya dulu. Termasuk juga akan mengadakan lahan, jika tidak ada lahan pemerintah. Baru selanjutnya dibangun. Proses tahapannya masih lama, jangan sampai TPI kita bangun mangkrak,” katanya.
Terkait investor itu diperlukan ketika sudah jadi pembangunan TPI pada bidang BBM, pabrik es dan kastorit. Sesuai pesan pusat jangan mengharapkan investor pada pembangunannya karena dikelola masyarakat membutuhkan operasional besar. “Kalau mau bantuan ada di pusat dan kastorit itu ada di pusat juga, tapi apa sanggup operasional. Sebab, untuk BBM saja butuh ratusan juta per bulan,” paparnya. (flo)
