APH Diminta Usut Proyek Eceng Gondok Bendungan Batujai

DEMO: Puluhan massa yang berasal dari JATI NTB saat menggelar aksi demonstrasi di Bendungan Batujai, Kamis (29/4). (M.HAERUDDIN/ RADAR LOMBOK)

PRAYA — Puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari LSM Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) NTB menggelar aksi demonstrasi di seputaran Bendungan Batujai. Aksi tersebut untuk mempertanyakan keberadaan proyek pembersihan eceng gondok di Bendungan Batujai.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Sadam Husen mengatakan dengan adanya eceng gondok ini menjadi perhatian pemerintah dibawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara. Dari tahun ke tahun, BWS terus menerus melakukan upaya pembersihan eceng gondok. Namun dengan adanya pengerjaan ini, menjadi perhatian banyak orang, karena dianggap tidak bermafaat, terutama pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas proyek pembersihan eceng gondok di Bendungan Batujai, dan meminta kepada Kejaksaan, serta BPK RI untuk mengaudit anggaran proyek pembersihan eceng gondok sejak tahun 2016 hingga 2021,” kata Sadam Husen, Kamis (29/4).

Dia juga menilai proyek tersebut sangat tertutup, mulai dari berapa jumlah anggaran, proses tender, hingga pembelian alat berat. Semestinya harus dipublikasi, supaya masyarakat mengetahui sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

BACA JUGA :  Hasil Operasi Pekat Polres Loteng Dimusnahkan

Tapi justru, pihak BWS tidak pernah memberikan informasi yang valid, apalagi sosialisasi kepada masyarakat. Padahal dengan adanya eceng gondok ini dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat, pemilik angkutan, baik truk dan lainnya. Padahal, manfaat eceng gondok ini berperan untuk kesehatan. Misalnya eceng gondok dapat mengobati tenggorokan, sakit mag dan lainnya.

Hal yang sama disampaikan masa aksi lainnya, Kusnaidi Uying. Dia menuding jika proyek pengerjaan pembersihan eceng gondok ada permainan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dibangun oleh oknum-oknum pegawai BWS Nusa Tenggara. Terbukti tidak pernah adanya dipasang plang jumlah anggaran dalam proyek tersebut.

“Dengan adanya persoalan ini, maka kami mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut andil mengawasi proyek yang terindikasi bermasalah. Kami juga meminta kepada KPK RI untuk turun mengaudit anggaran proyek BWS Nusa Tenggara yang menirut kami dari tahun ke tahun terindikasi sangat tidak transfaran. Baik dari segi anggaran, proses pnenderan, pembilian pengadaan alat berat, maupun proses pengerjaannya,”jelasnya.

BACA JUGA :  Dewan Loteng Bahas Perubahan Tata Tertib

Sementara itu, Pelaksana Teknik BWS Nusa Tenggara H Sahnal menjelaskan, bahwa dari tahun 2016 sudah melibatkan masyarakat dan bekerja sesuai aturan, yakni memberdayakan masyarakat dan saat ini ada anggaran sekitar Rp 76 miliar yang diperuntukan untuk alat berat dan galian 500 ribu meter kubik sidement di dua bendungan, yakni Bendungan Batujai dan Bendungan Mamak Sumbawa. Jadi anggaran memang untuk alat berat sedimen di dua bendungan di NTB yang umurnya lebih 30 tahun yakni Bendungan Batujai dan Bendungan Mamak.

“Bentuk penanganan, yakni ada galian lumpur yang menggunakan kapal keruk dan dari kapal keruk akan dibawa ke titik penampungan dan akan ditampung di gerobak yang ukuran besar,” pungkas Sahnal. (met)