JAKARTA – Pernyataan sikap sejumlah kepala desa mengatasnamakan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada silatlatnas Kepala Desa di Istora Jakarta, tanggal 29 Maret 2022 yang mendukung jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode mendapat kecaman.
Para kepala desa itu tidak memiliki kewenangan mengatasnamakan Apdesi. Mereka bukan dari Apdesi yang telah mengantongi legalitas.
Seperti diketahui Apdesi beranggotakan kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif maupun purna bakti seluruh Indonesia. Organisasi ini telah mendapatkan pengesahan sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Ketua umum dijabat Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal dijabat Muksalmina.
”Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat Apdesi mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden,” bunyi pernyataan sikap Apdesi yang diterima media ini.
Sikap pemerintah juga dipertanyakan. Nama Apdesi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak. ”Sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota Apdesi masuk dalam politik praktis, khususnya polemik presiden tiga periode,” tegas Arifin Abdul Majid.
Kepolisian RI diminta mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-oleh seluruh anggota Apdesi masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. ”Serta telah mencemarkan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi presiden tiga periode dari seluruh anggota Apdesi,” tambahnya.
Silatnas DPP Apdesi digelar di Istora Senayan, Jakarta, dengan dihadiri sejumlah pejabat, seperti Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani serta beberapa pejabat lain. Acara ini juga diklaim dihadiri ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia.(rl)
